SuaraJakarta.id - Massa Reuni 212 yang sedianya akan digelar di Kawasan Monas akhirnya dibubarkan aparat keamanan pada Kamis (2/12/2021). Massa yang menuju kawasan Monas dari berbagai arah diadang petugas yang memerintahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
Lantaran massa Reuni 212 dibubarkan aparat keamanan, rasa kekecewaan pun datang dari seorang ibu-ibu peserta aksi yang mengatasnamakan Hamba Allah.
"Bagaimana bisa jihad. Ini kan aksi damai, rumput pun tidak ada kami injak dan semua tertib," katanya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Kamis (2/12/2021).
Senada dengan pendapat tersebut, seorang massa dari Bogor Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan kekecewaan lantaran Reuni 212 kali ini tidak boleh dilakukan. Bahkan, dia menilai jika sudah tidak ada demokrasi lagi.
Baca Juga:Reuni 212 Dibubarkan tapi Kerumunan Pengajian di Daerah Tak Ditindak, Pengamat: Harus Adil
"Semua ditutup. Kami tidak bisa lagi berdemokrasi dengan baik di sini," ujar salah satu peserta reuni.
Untuk diketahui, aparat kepolisian menyerukan kepada massa Reuni 212 untuk membubarkan diri lantaran tidak ada izin menggelar aksi.
Selain dari aparat kepolisian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pun turun langsung meninjau kesiapan prajurit TNI AD dalam rangka pengamanan Reuni 212. Menurutnya, prajurit TNI AD ikut dilibatkan dalam pengamanan antisipasi kegiatan Reuni 212 yang digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta.
"Saya melihat kondisi pasukan khusus AD, karena saya melihat kesiapannya dalam mengantisipasi Reuni 212," kata Dudung didampingi Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Monas, Kamis (2/12/2021).
Bahkan, menurutnya, prajurit TNI AD dan polisi dengan peralatan lengkap siap dalam mengawal aksi Reuni 212.
Baca Juga:Reuni 212 Dibubarkan, Presidium KAMI: Semoga Suatu saat Difasilitasi, Bukan Dihambati
"Kita hanya lihat kondisi prajurit di lapangan bagaimana kesiapan dan sebagainya untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI," jelasnya.
Untuk diketahui, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menegaskan, pihaknya tidak mendiskriminasi peserta Reuni 212. Ia berdalih, jika izin aksi Reuni 212 tidak dikeluarkan pihaknya, lantaran Pemerintah DKI Jakarta dan Satgas Covid-19 tidak merekomendasikan agenda tersebut.
Zulpan mengatakan, peserta dapat bertanya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetahui alasan acara aksi tersebut tidak diizinkan digelar.
"Salah (kami lakukan diskriminasi), silakan tanya pemerintah daerah, Satgas Covid-19. Kan bukan hanya Polda yang berpandangan seperti itu (tidak mengizinkan). Silakan tanya Pak Gubernur Anies, Satgas Covid DKI, kenapa nggak mengeluarkan rekomendasi," ujarnya saat ditemui wartawan di Kawasan Tugu Monas pada Kamis (2/12/2022).
Dia juga menegaskan, keputusan untuk tidak mengeluarkan izin Reuni 212 digelar di kawasan Patung Kuda, tidak diambil sepihak Polda Metro Jaya. Melainkan juga, berdasarkan keputusan dari Pemerintah DKI Jakarta.
"Apabila Polda (Metro Jaya) ingin mengeluarkan surat izin keramaian, kendalanya kan di situ. Nah kemudian izin juga tidak didapatkan dari pemerintah daerah, izin tempat tidak didapat, Pak Gubernur kan tidak memberikan izin, Pak Anies ya, sehingga ini tidak bisa dilakukan," ungkapnya.
