alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Harga Minyak Goreng Meroket, Pemprov DKI Anjurkan Warga Beli Ukuran Kecil

Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih Kamis, 06 Januari 2022 | 21:26 WIB

Harga Minyak Goreng Meroket, Pemprov DKI Anjurkan Warga Beli Ukuran Kecil
Ilustrasi--Minyak goreng kemasan di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. [Suara.com/ Hilal Rauda Fiqry]

"Kalau masyarakat itu keberatan dengan yang tadi saya sampaikan dengan kemasan 2 literan, kemasan 5 literan, itu Food Station membuat kemasan yang kecil," ujar Eli.

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan warga membeli minyak goreng ukuran kecil. Imbauan ini dianggap menjadi salah satu solusi mengatasi meroketnya harga minyak goreng belakangan ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan atau DKPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati. Dengan membeli kemasan yang lebih kecil, artinya masyarakat tak perlu membayar mahal untuk minyak goreng.

Dia juga menyebut BUMD Food Station sudah menyediakan minyak dikemas ukuran kecil agar masyarakat bisa beli dengan harga sesuai kebutuhan.

"Kalau masyarakat itu keberatan dengan yang tadi saya sampaikan dengan kemasan 2 literan, kemasan 5 literan, itu Food Station membuat kemasan yang kecil," ujar Eli di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Baca Juga: Mendag: Minyak Goreng Kemasan Murah Diproduksi Pekan Ini

Selain itu, Eli juga menyebut salah satu solusinya adalah dengan membeli minyak curah.

"Tentu saja pasti harganya lebih sesuai pada hari ini saya butuh ya beli. Kemudian kedua memang ada juga sistemnya adalah curah," tambah Eli.

Dengan adanya minyak goreng berbagai ukuran dan curah, maka warga bisa menyesuaikan pembelian sesuai dengan kebutuhan.

Meski demikian, hal ini baru menjadi solusi jangka pendek. Pihaknya belum bisa memastikan kapan harga minyak goreng akan turun karena berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kalau minyak pasti kita butuh kebijakan dari pemerintah pusat, karena ada beberapa kebijakan (impor) yang tidak ada di pemerintah daerah," pungkasnya.

Baca Juga: Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen di Jakarta

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait