SuaraJakarta.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Mujiyono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masuk partai politik. Pasalnya, Anies memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi Calon Presiden (Capres).
Menurut Mujiyono, persaingan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang makin ketat, meski elektabilitas Anies saat ini cukup tinggi.
Dia menilai, Anies perlu menjadi kader partai untuk mendapatkan kendaraan politik yang mumpuni.
"Makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ. Jadi ibaratnya nyetir mobil Anies mobil sewaan, sementara Ketum meski langkahnya belum secepat Anies tapi mobil sendiri,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
Sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies Baswedan dalam bursa capres pada Pilpres 2024 mendatang.
Salah satunya, Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022, menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga sebagai capres dengan tren naik dari 17,1 persen menjadi 19,4 persen.
Menurut Mujiyono, jabatan Gubernur DKI Jakarta turut menopang elektabilitas Anies Baswedan. Namun, ketika masa jabatannya habis, bisa saja akan mengalami penurunan.
"Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor. Karena dua tahun ini bisa bikin elektabilitas turun," katanya.
Mujiyono membandingkan Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski elektabilitas AHY tak sampai setinggi Anies, namun putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki partai politik.
Baca Juga:Kental Unsur Betawi, Ini 5 Poin Alasan Anies Baswedan Pilih Nama Jakarta Hajatan untuk HUT DKI
"Sementara Ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada jadi masih bisa (naik elektabilitasnya)," ucapnya.
Meski tak secara gamblang mengajak Anies masuk Demokrat, Mujiyono menyebut adanya partai bisa membantu Anies untuk melakukan safari politik ke berbagai daerah.
"Kalau Anies mau ke daerah gimana? Nah kalau AHY ke daerah jelas di sana ada kepengurusan, infrastruktur. Jadi seorang Ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah," pungkasnya.
