Formula E Jakarta Tak Disponsori BUMN, Pengamat: Anies Memang Dianaktirikan

Dalam unggahannya, Sahroni menyatakan sampai kemarin mengumumkan semua sponsor, tidak ada satupun BUMN yang bergabung mendukung Formula E.

Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto] — Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Ia bahkan menyebut untuk listrik penunjang balapan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga BUMN harus membayarnya penuh.

"BUMN tidak berikan sponsor apa pun. PLN untuk kelistrikan juga kami bayar full," ujar Sahroni, dikutip Kamis (2/6/2022).

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah BUMN juga bagian dari Republik Indonesia atau tidak.

Pasalnya, ajang balap mobil listrik ini juga membawa nama baik Indonesia.

"Kami enggak ngotot minta (sponsor), tapi ngotot untuk jadi bagian Indonesia," tuturnya.

Buka Suara

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga ikut buka suara terkait tidak adanya BUMN yang menjadi sponsor ajang balap mobil Formula E. Arya pun menyesalkan adanya pernyataan negatif berbagai pihak atas tidak adanya kontribusi BUMN di Formula E.

Menurut dia, BUMN sebenarnya ikut serta dalam sponsor Formula E. Bahkan PT Indosat Tbk (dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison), yang sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut.

"Karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud," ujar Arya dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. [Suara.com/M Fadil]

Dia menyebut Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan.

Namun, jelas Arya, dalam mendukung event besar dan berskala internasional, BUMN memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorhip.

"Termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG)," imbuh dia.

Lebih lanjut, papar Arya, proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan.

Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya.