SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepala daerah penerusnya nantinya melanjutkan program pembangunan sumur resapan. Padahal, program ini sejatinya sudah ditolak pihak DPRD dengan mencoret anggarannya pada tahun 2022.
Permintaan Anies ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Ia menilai program sumur resapan penting karena diperlukan fasilitas penampung air sebelum dialirkan ke sungai dan laut.
"Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta," ujar Anies dalam Pergub tersebut, dikutip Jumat (23/9/2022).
Ia menjelaskan, sebaran kinerja aliran air di Jakarta termasuk sangat rendah di bagian tengah dan sepanjang aliran sungai penyebabnya adalah perbedaan tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir yang merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai.
Pembuatan sumur resapan dinilai penting karena wilayah selatan Jakarta adalah dataran fluviovulkanik yang secara alami memiliki potensi resapan lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain.
"Dataran fluviovulkanik dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir," tutur Anies.
Selain itu, kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibu kota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman menjadi penyebab berkurangnya luas daerah resapan. Sebagian besar tanah di Jakarta juga saat ini sudah menjadi hak milik perseorangan.
Akibatnya, akan sulit melakukan penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.
"Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh," imbuh dia.
Baca Juga:Antisipasi Banjir, Pemkot Jaksel Targetkan Buat 100 Titik Sumur Resapan
Diketahui, DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar kepada pada KUA-PPAS 2022.
Namun alokasi anggaran sumur resapan dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Rabu (24/11/2021) lalu.
"Di nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova.
Nova menjelaskan anggaran sumur resapan dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp 120 miliar sebelum dibawa ke Rapat Banggar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI.
"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinol kan," ucapnya.
Pencoretan anggaran sumur redapan tersebut, Nova menyebut bahwa program drainase vertikal tak akan lagi dilaksanakan pada 2022.
Menurut Nova, ada sejumlah alasan anggota Banggar memutuskan menghapus seluruh anggaran sumur resapan.
Salah satunya, karena fungsi dari sumur resapan dinilai belum signifikan mengatasi banjir Jakarta.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ucapnya anggota Fraksi Nasdem ini.
