"Momen ketahuannya pas (pengurusan pajak). Begitu BPN ngurus pajaknya, eh kebingungan karena ada yang selama ini pajaknya ditarik oleh DKI, tahu-tahunya itu wilayah Tangerang, atau sebaliknya," katanya.
Masalah ini bahkan semakin rumit karena Pemerintah Tangerang menagih pajak warga tersebut ke Pemprov DKI. Padahal, kata Heru, hal ini tidak bisa dilakukan.
Sebagai solusi, Heru menyebut pihaknya akan meminta Kemendagri untuk membuat kesepakatan baru dengan daerah penyangga. Pencatatan dokumen warga salah alamat ini akan segera diperbaiki.
"Nanti kita minta fasilitasi ke Kemendagri. Paling, nanti keputusannya (pengembalian wilayah beserta pengurusan pajak) setelah ini. Kan, memang enggak mungkin juga meminta pajak yang sudah dibayar ke tetangga," pungkasnya.
Baca Juga:Untuk Badan Otorita, RDTR IKN Diminta Libatkan Daerah Asal
