SuaraJakarta.id - Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, PT Pos Indonesia (Persero) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia meresmikan program Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (11/11/2022).
Sesuai peraturan tersebut, pengelola dan pedagang pasar rakyat dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnis dan perdagangan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan. Dengan demikian, omzet pedagang dan retribusi pengelola pasar rakyat dapat meningkat.
Adapun program tersebut bertujuan untuk mendukung gerakan nontunai, mendorong inklusi dan literasi keuangan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat sembari mengembangkan ekosistem keuangan digital.
Program tersebut juga dapat memperluas akses pendanaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), khususnya pedagang pasar, terhadap financial technology (fintech) lending. Hal ini juga bisa menjadi referensi dalam penyempurnaan Strategi Nasional Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia.
Baca Juga:Gandeng PT Pos Indonesia, Kemendag Resmikan Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Minahasa
Program Digitalisasi Pasar Rakyat pun sejalan dengan tujuh agenda transformasi yang tengah dijalankan oleh Pos Indonesia, yakni Business Transformation, Product and Channel Transformation, Transformation Process, Technology Transformation, Human Resource Transformation, Organization Transformation, dan Culture Transformation.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris mengatakan, peresmian program Digitalisasi Pasar Rakyat merupakan momentum penting bagi perseroan. Pasalnya, program ini merupakan dukungan Pos Indonesia dalam mencapai target digitalisasi di seluruh Indonesia.
Upaya digitalisasi Kemendag dan Pos Indonesia, kata Haris, dilakukan dengan menyediakan sistem pembayaran melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS), Pospay–aplikasi transaksi digital milik Pos Indonesia–serta program kemitraan.
“Digitalisasi Pasar Rakyat merupakan inisiatif bersama untuk melakukan transformasi digital pada proses bisnis di pasar rakyat yang bersifat end-to-end, yakni dari proses bisnis luring lewat tunai menjadi daring atau nontunai. Hal ini kami fokuskan dalam bentuk nontunai, digital, dan berbasis aplikasi,” papar Haris dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Senin (14/11/2022).
Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengapresiasi upaya Pos Indonesia dalam mengawal dan menyosialisasikan program Digitalisasi Pasar Rakyat.
Baca Juga:Kemendag Bawa UKM ke Ajang SIAL Interfood 2022
Jerry pun menilai, upaya literasi digital kepada masyarakat yang dibantu oleh Pos Indonesia berjalan dengan baik.
“Banyak pedagang pasar khawatir apakah uangnya akan sampai atau tidak jika dibayar dengan sistem scan. Kami bersinergi untuk memastikan konsumen dan pedagang tersosialisasi dan bisa mengaplikasikan teknologi digital,” ucapnya.
Haris pun menjelaskan seluruh fitur yang dikembangkan dalam program Digitalisasi Pasar Rakyat. Dari segi pembayaran, Pos Indonesia dan Kemendag menyediakan media transaksi digital, yakni QRIS dan Pospay. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual dapat bertransaksi dengan mudah, cepat, dan efisien.
Dari segi pemberdayaan, Kemendag dan Pos Indonesia menyediakan program kemitraan bernama Pospay Kios. Program kemitraan ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan pasar.
“Melalui Kemitraan Pospay Kios, baik pedagang, pengelola pasar, maupun masyarakat sekitar dapat menjadi mitra yang menerima berbagai layanan inklusi keuangan. Hal ini meliputi transfer dana dan pembayaran tagihan, seperti tagihan listrik, air, pajak daerah, pajak penghasilan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN),” terang Haris.
Selain itu, lanjutnya, Pospay juga dapat digunakan untuk transaksi e-commerce, cicilan kendaraan, dan pengisian uang elektronik.
