SuaraJakarta.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak melanjutkan sengketa penentuan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Gembong menyarankan Heru agar menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN).
Menurutnya, lebih baik Heru tak melanjutkan perjuangan eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang sampai sebelum lengser masih berjuang di meja hijau melawan pengusaha dalam penentuan nilai UMP 2022.
Pasalnya, kata Gembong, saat ini sudah mendekati waktu penentuan nilai UMP tahun 2023. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus segera menentukan besarannya lewat diskusi dengan pihak pengusaha dan buruh dalam Dewan Pengupahan.
Baca Juga:Tok! Pengadilan Tolak Banding Pemprov DKI Era Anies Soal UMP 2022
"Sebentar lagi UMP 2023 kan, ya saya pikir tinggal dijalankan aja putusan bandingnya (putusan PTTUN) itu," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/11/2022).
Pemprov juga telah menyatakan nilai UMP yang sedang bersengketa ini bakal menjadi pertimbangan dalam penentuan UMP 2023. Gembong tak ingin nantinya karena Pemprov DKI sibuk mengurus sengketa di pengadilan, penentuan besaran upah 2023 jadi tertunda.
"Supaya ada kepastian kan. Kalau enggak, kan enggak ada kepastian. Satu tahun berarti enggak ada kepastian hukum kan, gitu lho. Lebih baik fokus saja untuk bisa merencanakan penetapan UMP pada 2023," kata Gembong.
Lagipula, Gembong juga dari awal meragukan keputusan Anies menaikan nilai UMP 2022 jadi Rp4,6 juta dari Rp4,5 juta lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) 1517 tahun 2021. Ia yakin gugatan pengusaha akan menang karena Anies tak memiliki dasar dalam penentuan nilai UMP 2022.
"Persoalannya, kebijakan itu (UMP 2022 lewat Kepgub 1517) dikeluarkan tidak mencermati segala aspek yang berkaitan dengan rasionalisasi kenaikan UMP 2022. sehingga kebijakan atau keputusan Gubernur (Anies) jadi digugat," ucapnya.
"Yang pada akhirnya keputusan dikalahkan, persoalannya kan gitu. Kalau alas hukumnya kuat, pasti enggak mungkin kan dikalahkan."
