Dia berpendapat agenda tersebut merupakan gerakan politik kekuasaan.
"Anies saya kira akan hadir, ini momentum dia untuk menarik dukungan publik. Jadi jelas sekali Reuni 212 adalah gerakan politik kekuasaan semata, bukan gerakan Islam walau mereka pakai atribut agama," kata Syakur dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).
Habib Syakur mengakui bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberi ruang bagi siapapun untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun juga harus memenuhi peraturan yang berlaku.
"Kalau di dalam isinya caci maki dan melecehkan pemerintah semata, menurut saya polisi bisa ambil tindakan. Karena negara demokrasi yang bebas berbicara juga dibatasi oleh hak orang lain," ujarnya.
Baca Juga:Anies Baswedan Ciptakan Hal Ini Jika Jadi Presiden 2024: Bukan Imajinasi Masa Depan
Dia lantas mengklaim Reuni 212 menjadi manuver politik kelompok Ikhwanul Muslimin dan simpatisan Hizbut Tahrir.
"Di dalam 212 itu mayoritas kelompok pengusung Khilafah, ada simpatisan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Target mereka mengganti Indonesia menjadi daulah Khilafah. Sayangnya mas Anies berpotensi akan memanfaatkan gerakan itu demi meraih kekuasaan," ujarnya.
