“Satgas kami berkoordinasi dengan Dinsos. Karena penyaluran bansos sudah berjalan lama, kami cukup kenal dengan pihak-pihak terkait sehingga penyaluran berjalan lancar. Teknis penyalurannya, kami memberikan surat undangan yang disebar ke kelurahan atau RT/RW. Nanti saat pembayaran para KPM membawa surat undangan tersebut, membawa KTP/KK. Kemudian, KPM menandatangani danom (data nominatif). Kemudian, petugas mengunggah data KPM menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Di aplikasi ini data dapat dilihat secara realtime,” jelasnya.
Tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu memindai (scan) atau biometric, foto wajah KPM dan sedang memegang uang beserta KTP.
“Sekarang kita pakai teknologi AI (artificial intelligence), jadi benar-benar wajah penerima harus presisi dan tidak blur. Hal ini untuk mencegah penyelewengan dana dari petugas Pos. Kita juga melakukan geo tagging. Ini berfungsi untuk memverifikasi data KPM. Karena penyaluran dilakukan door to door, kami sekalian melakukan geo tagging rumah KPM. Kalau pembayaran di komunitas, geo tagging dilakukan setelah proses pembayaran secara keseluruhan,” kata dia.
Mengenai nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dijelaskan oleh Adhitya, berbeda-beda untuk setiap KPM antara Rp250 ribu hingga Rp3 juta.
Baca Juga:Bagikan Bansos Beras, Pos Indonesia Targetkan Rampung Sebelum Idulfitri
Nominal PKH berbeda antar KPM bergantung komponen dalam keluarga penerima tersebut. Rinciannya:
- Siswa SD mendapat Rp900 ribu pertahun
- Siswa SMP mendapat Rp375 ribu pertahun
- Siswa SMA Rp500 ribu pertahun
- Lansia Rp2,4 juta pertahun
Baca Juga:Tayang 6 April, Film Kartu Pos Wini Jadi Upaya Pos Indonesia Rangkul Milenial Gugah Kesadaran Kanker
- Disabilitas Rp2,4 juta pertahun
