"Ini kan permasalahan ada gap data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka kita ingin dipadukan saja, kita akan ikut di bawah," tutur Kiai Idris.
"Jangan dua data begini, karena hitungan target dan jumlah itu berbeda, kalau sama tidak masalah, kita inginnya sesuai dengan data yang di lapangan, memang semua kader posyandu kita kerahkan," tuturnya.
Karena adanya ketidaksesuaian data sektoral antara pusat dengan daerah, Pemkot Depok langsung berupaya menyurati pihak kementerian agar melakukan penyesuaian data.
"Kita bersurat ke kementerian coba dikompakin datanya menjadi satu, jangan macam-macam lagi, pasti akan ada kasus baru, kan KTP sudah satu terintegrasi," pungkas Kiai Idris.
Baca Juga:Nathalie Holscher Minta Izin Sebelum Lepas Hijab, Umi Pipik: Saya Tidak Bisa Kasih Hidayah
