SuaraJakarta.id - Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menentang rencana penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang akan digunakan sebagai jalur sepeda dalam acara gowes sepeda bertahuk "Silaturahride with Mas Pram" yang juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Koalisi ini berisikan Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Melalui akun keterangannya, Ketua Umum B2W, Hendro Subroto menyebut pihaknya memang juga ikut dilibatkan dalam acara ini.
Bahkan, ia dan perwakilan komunitas lainnya ikut diundang membahas konsep acara beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak Pemprov DKI memaparkan soal rincian acara dan rutenya.
"Tapi bukan diskusi yang kami dapat, melainkan paparan. Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui," ujar Hendro melalui keterangan Instageam b2w_indonesia, Selasa (15/4/2025).
Baca Juga:Siap-siap! JLNT Casablanca Akan Ditutup Saat Dini Hari, Ini Alasannya
Hendro mengatakan, awalnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tak merekomendasikan penggunaan JLNT karena alasan hukum. Namun, mendadak pihak berwenang di kegiatan itu tetap akan menggunakan JLNT.
"Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," jelasnya.
Hendro pun bersama Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak rencana itu. Apalagi pihaknya memang sudah sejak lama menentang penggunaan JLNT sebagai jalur sepeda.
"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku," terang dia.
"Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," lanjutnya menambahkan.
Jika tetap dilanjutkan, Hendro menilai Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang. Seharusnya Pramono menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.
"Apakah hukum bisa dinegosiasikan? Apakah keamanan bisa dijamin hanya karena yang melanggar adalah rombongan yang difasilitasi pemerintah? Ini bukan edukasi. Ini bukan advokasi. lni juga bukan Diskresi, Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan," terang dia.
Padahal, kata Hendro, sepeda merupakan nudaya inklusif yang harusnya menjadi sarana mobilitas harian. Acara gowes di atas JLNT disebutnya akan menjadikan sepeda sebagai alat membuat konten menarik bagi segelintir orang.
"Acara ini justru menjadikan sepeda sebagai aksesori konten untuk segelintir orang, di atas jalan tol yang biasanya tak tersentuh rakyat. Ini bukan warisan keberpihakan seperti era sebelumnya, ketika sepeda benar-benar dijadikan bagian dari sistem transportasi kota," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengadakan acara gowes sepeda bersama Gubernur DKI Jakarta bertajuk "Silaturahride with Mas Pram" pada Sabtu (19/5/2025). Sejumlah komunitas pesepeda akan dilibatkan dalam kegiatan ini nantinya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kegiatan gowes bersama ini digelar sebagai bentuk silaturahmi antar pesepeda dengan Pramono yang juga memiliki hobi naik sepeda. Apalagi saat ini masih dalam suasana Idulfitri 1445 Hijriah.
- 1
- 2
