SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana membangun Rumah Susun (Rusun) baru di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hunian ini nantinya akan ditempati warga eks Kampung Bayam sebagai pengganti Kampung Susun Bayam (KSB).
Dengan pembangunan rumah susun ini, maka tarif yang diberikan akan lebih murah karena tergolong sebagai warga terprogram yang mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI. Pembangunannya akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2025.
"Pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar kecamatan Priok, kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit, untuk siapa? Untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," ujar Heru di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Heru menyebut pihaknya sudah memberikan hunian untuk warga eks Kampung Bayam di sejumlah Rusun seperti Rusun Nagrak. Namun, kebanyakan dari mereka mengeluhkan lokasi yang terlalu jauh dari tempat tinggal awal mereka di Kampung Bayam.
"Saya sudah mendengarkan keluhan ya, mungkin di Nagrak jauh. Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun, iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heru juga menjanjikan sejumlah sarana dan prasarana mumpuni untuk warga yang tinggal di Rusun ini. Mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga keamanan.
"Kalau di rumah susun fasilitasnya sangat cukup ya, ada posyandu, ada tempat bermain, kita bisa kontrol kesehatannya, ada sekolah, anak-anak sekolah bisa terintegrasi, air bersih terjangkau, listrik, wifi gratis, listrik terjangkau ya," jelasnya.
"Semua fasilitas cukup tinggal warga silahkan memilih," tambahnya memungkasi.
Diketahui, masalah Kampung Bayam mencuat sebagai imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Stadion berkapasitas 82 ribu orang itu membuat warga yang tinggal di Kampung Bayam jadi tergusur. Saat itu, di bawah kepemimpinan eks mantan Gubernur Anies Baswedan, warga dijanjikan hunian yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal lama bernama Kampung Susun Bayam (KSB).
KSB dibangun dan kelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ketika pembangunannya rampung, warga tak boleh langsung menempatinya lantaran ada selisih paham soal penetapan tarif.
Lantaran tak kunjung ada kesepakatan, pada tahun ini warga sampai menggelar tenda di dekat KSB. Mereka juga berulang kali unjuk rasa di depan Balai Kota DKI.
Hingga menjelang Piala Dunia U-17 di JIS, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan hunian sementara pada warga di sejumlah rumah susun (rusun).
Namun, sejumlah warga kembali dan bahkan menempati secara paksa bangunan KSB itu. Mereka tetap ngotot ingin tinggal di bangunan yang sudah dijanjikan pemerintah.
Pihak Jakpro juga sudah melapor ke Polres Jakarta Utara untuk menindak warga yang menempati paksa KSB. Penjagaan ketat juga diberlakukan terhadap hunian tersebut.
