SuaraJakarta.id - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan memberi tenggang waktu bagi pedagang Pasar Ngadiluwih untuk menempati lapak di Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) maksimal 25 Maret 2024.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih menyampaikan, pasca pengundian lapak pihaknya masih memberi tenggang waktu bagi pedagang untuk persiapan pemindahan ke TPPS.
Dengan tenggang waktu yang telah diberikan, pihaknya mengimbau pedagang untuk menuntaskan persiapan pemindahan sebelum deadline yang telah ditentukan.
“Kami memberi kelonggaran hampir 1,5 bulan pasca pengundian karena teman-teman pedagang masih meminta waktu. Kami deadline 25 Maret, itu sebelum Idul Fitri,” katanya, Kamis (25/1/2024).
Pada sosialisasi dan pengundian nomor lapak yang dilakukan pekan kedua Januari 2024 lalu, total sementara yang akan menempati sebanyak 435 pedagang. Sedangkan, masih ada tambahan sekitar 37 pedagang belum mendapatkan unit lapak.
Diakui Tutik, dalam perkembangannya jumlah pedagang yang ingin menempati lapak lebih banyak dari kuota yang disediakan yakni 460 lapak. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah pedagang yang lebih dari tiga tahun tidak berjualan kembali muncul.
“Hal-hal ini yang perlu disikapi, kalau mereka berjualan tiap hari tapi tidak terdaftar di database, itu masih jadi prioritas. Sebaliknya, pedagang yang terdata namun selama ini sudah tidak berjualan, itu yang tidak diprioritaskan,” tegas Tutik.
Berkaca dari kejadian yang ada, muncul indikasi lapak yang tidak lagi digunakan berdagang dijual belikan ke pedagang lain. Sehingga, langkah tegas dilakukan pemerintah daerah dan tersisa sekitar sepuluh pedagang yang masih belum mendapatkan lapak.
Penanganan penertiban tersebut, lanjut Tutik, menyesuaikan arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dimana keberadaan pasar harus dimanfaatkan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Baca Juga:Jaga ketahanan Pangan, Bupati Kediri Akan Siapkan Warehouse dan Tempat Pengeringan Gabah
“Kami mengikuti seperti arahan Mas Bupati bahwa pasar ini untuk temen-temen pedagang, bukan untuk jual beli lapak,” urainya.
Menyikapi adanya pedagang yang belum mendapatkan lapak, pihaknya berupaya supaya pedagang tetap bisa berjualan. Pemerintah daerah kini tengah melakukan evaluasi lebih lanjut terkait penanganan dan operasional TPPS Ngadiluwih.
“Mungkin nanti akan kami siasati terhadap beberapa pedagang supaya ditata ulang, dalam artian dibagi berdua dengan pedagang yang lain,” pungkasnya
