SuaraJakarta.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Budi Awaluddin mengakui pihaknya sulit memenuhi permintaan DPRD DKI agar mengangkat 4.000 guru honorer jadi Kontrak Kerja Individu (KKI). Sebab, dana yang dimiliki Pemprov DKI disebutnya tak mencukupi pembiayaan ribuan guru baru itu.
Budi mengatakan, saat ini Disdik DKI hanya menganggarkan untuk rekrutmen 1.700 guru KKI. Jika ingin menambah kuotanya, maka perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran rekrutmen.
"Kan kondisi anggaran kita kan terbatas kita hanya punya dana (untuk rekrut) 1.700 (KKI). Kalau misalkan mau seperti itu kan perlu rapat besar lagi untuk anggaran itu," ujar Budi di gedung DPRD DKI, Selasa (23/7/2024).
Dalam permintaannya, DPRD DKI yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mampu membiayai rekrutmen 4.000 guru honorer.
Baca Juga:141 Guru Honorer Jakarta Yang Kena Cleansing Kini Bisa Mengajar Lagi
Menanggapi itu, Budi mengakui jika DPRD merestui maka bisa ada penambahan anggaran nantinya.
"Ya mudah-mudahan kalau di backup DPRD ya bisa seperti itu," katanya.
Namun, ia menilai untuk memenuhi kebutuhan guru di Jakarta, pihaknya sudah memiliki mekanisme rekrutmen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lewat cara ini, para tenaga honorer bisa mencoba rekrutmen jalur resmi dengan pendapatan yang lebih terjamin.
Para kepala sekolah juga dimintanya tak lagi merekrut guru honorer karena sudah dilarang pemerintah.
"Kan kita ada 1700 (tenaga KKI) sekolah dan 1.900 tahun ini dari P3K ya," ujar dia.
Baca Juga:Lima Bocah Ejek Korban Palestina Dikenakan Wajib Lapor Selama Sepekan
DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengangkat seluruh guru honorer di Jakarta menjadi Kontrak Kerja Individu (KKI). Artinya, ada 4.000 tenaga honorer yang perlu dipekerjakan secara resmi.
Sementara, rencana rekrutmen KKI dari Disdik DKI untuk tahun 2023 ini yang diketahui kuotanya hanya 1.700. Masih kurang 2.300 kuota KKI agar seluruh guru honorer bisa dipekerjakan seluruhnya.
Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat kerja Komisi E bersama Disdik DKI di gedung DPRD DKI, Selasa (22/7/2024).
Ia menyamakan dengan kemampuan Pemprov DKI yang mampu mempekerjakan ribuan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP).
"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" ujar Jhonny
Menurut Jhonny, kemampuan dana DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sudah cukup untuk mempekerjakan seluruh guru honorer itu. Politisi PDIP itu merasa miris masih banyak guru di Ibu Kota yang dibayar dengan upah kecil.
"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp200 ribu, Rp700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.
