SuaraJakarta.id - Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan dirinya tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat mulai menjabat sebagai kepala daerah. Pramono enggan mengikuti langkah pendahulunya, Anies Baswedan.
Anies saat menjabat memiliki TGUPP dengan jumlah anggota mencapai puluhan orang. Hal ini makin menuai polemik lantaran tim itu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Politisi PDI-Perjuangan itu mengaku ingin bekerja bersama dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang sudah ada. Ia tak ingin membawa terlalu banyak orang masuk ke jajaran pemerintahannya.
Baca Juga:KPU Jakarta Resmi Tetapkan Pramono-Rano Karno Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
"Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi hal yang secara clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta," ucapnya.
Meski demikian, Pramono mengaku akan tetap memiliki staf khusus berjumlah tujuh orang. Hal ini disebutnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Saya bukan orang yang kemudian membawa dari mana-mana orang. Untuk itu saya akan mentaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus ya saya akan punya tujuh staf khusus tapi tentunya ada staf ahli," ucapnya.
Tujuh staf ini, disebut Pramono tak hanya bekerja untuknya tapi juga dengan Wakil Gubernur terpilih Rano Karno.
"Orangnya tentunya bukan ASN, dan adalah ada yang sehari hari ngurus saya, ngurus Bang Rano, tetapi beberapa profesional, dari tujuh orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional," pungkasnya.
Baca Juga:Polda Metro Jaya Siapkan 588 Personel Saat Penetapan Gubernur DKI Jakarta
