Marak PHK Massal, Pemerintah Diminta Tarik Investasi Ciptakan Lapangan Kerja

SuaraJakarta.id - Fenomena ditutupnya sejumlah pabrik yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mesti dipandang sebagai persoalan serius terkait iklim berusaha di Indonesia.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza menganggap Kementerian terkait harus fokus memperbaiki berbagai kendala investasi dan mendorong masuknya modal asing demi terciptanya lapangan kerja baru untuk mengatasi PHK massal.

Zenzia mengungkapkan, untuk mengatasi gelombang PHK massal, pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis.

Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor industri manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Baca Juga:Jakarta Jadi Daerah Tertinggi PHK, Begini Kta Disnaker DKI

"Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan," kata Zenzia dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menurut Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, dan belum konsisten.

"Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan pemberian subsidi kepada korban PHK," tuturnya.

"Kemudian menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru," imbuhnya.

Zenzia kemudian mengutip data BPS yang dirilis 5 Nov 2024 lalu, masih ada 7,47 juta orang yang menganggur dan jumlah ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran di Indonesia menempati level tertinggi di ASEAN.

Baca Juga:Ajak Investor Emas Peduli Lingkungan, Treasury Luncurkan Green Gold

Per April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1 persen), Brunei Darusallam (4,9 persen), Malaysia (3,52 persen), Vietnam (2,1 persen), Singapura (1,9 persen) dan Tahiland (1,1 persen).