SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bakal mengadakan lagi program umrah gratis untuk marbot masjid di ibu kota. Ia menyebut nantinya tidak ada pendaftaran terbuka untuk program ini, dan Pemprov DKI yang akan menyeleksi langsung siapa saja yang berhak berangkat.
Nantinya, seleksi bagi marbot masjid yang berangkat umroh akan dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Pemerintah Jakarta dalam waktu dekat akan memulai kembali untuk memberikan kesempatan bagi warga yang beruntung untuk bisa melaksanakan umrah, dan itu dilakukan secara tertutup," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
"Nanti pemerintah Jakarta yang akan menunjuk siapa yang akan diumrahkan," lanjutnya.
Baca Juga:Akui Program Job Fair Tiga Bulan Sekali Bermanfaat, Legislator PKS: Perlu Platform Online
Selain itu, Pemprov DKI juga akan melanjutkan program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), yang merupakan dana bantuan untuk rumah ibadah dari berbagai agama. Program ini sudah ada sejak masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Namun, Pramono mengaku belum bisa memberikan rincian jumlah anggaran yang akan disalurkan.
"Anggarannya saya enggak hafal jumlahnya, tapi BOTI itu harus adil bagi semua agama," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menegaskan bahwa safari Ramadan yang ia lakukan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta mendengar langsung aspirasi masyarakat. Pramono juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara ulama dan umara agar semakin harmonis.
"Pemerintah Jakarta secara serius ingin memperbaiki hubungan ulama dan umara untuk menjadi lebih baik. Saya sebagai umara di sini ingin betul-betul mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat," katanya.
Baca Juga:Pramono Bakal Temui BGN Besok, Bahas Nasib Program Sarapan Bergizi Gratis
Program umrah gratis untuk marbot masjid sendiri sudah dijalankan oleh dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Namun, kegiatan ini terhenti lantaran pandemi Covid-19.
- 1
- 2
