SuaraJakarta.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, mengakui program job fair yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tiap tiga bulan sekali bermanfaat untuk masyarakat luas. Menurutnya, program ini dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan job fair sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membuka akses kerja bagi warga Jakarta," ujar Ade kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
"Ini bisa menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka,” lanjutnya menambahkan.
Data ketenagakerjaan DKI Jakarta menunjukkan per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,21 persen, turun 0,32 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 4,91 persen.
Baca Juga:Pemprov DKI Dukung Langkah Gubernur Jabar Membatasi Pembangunan Vila di Puncak
Selain itu, pada Januari 2025, tercatat 3.325 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional, dengan DKI Jakarta menyumbang 2.650 kasus atau sekitar 80 persen dari total nasional.
Meski demikian, Ade meminta Pemprov menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan job fair. Masyarakat tak perlu hadir secara fisik tapi bisa mendaftar lewat platform digital.
“Pemerintah perlu mengembangkan platform online yang mempermudah masyarakat mengakses informasi lowongan kerja kapan saja dan di mana saja. Dengan begitu, peluang kerja bisa lebih luas dan tidak terbatas pada event tertentu,” ucapnya.
![Pencari kerja memadati area gelaran Jakarta Job Fair di Mall Grand ITC Permata Hijau, Jakarta, Rabu (9/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/09/99687-pencari-kerja-lapangan-pekerjaan-lowongan-pekerjaan-job-fair.jpg)
Ia berharap program job fair ini dapat terus ditingkatkan dan dikombinasikan dengan inovasi berbasis teknologi agar semakin efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Jakarta.
“Jika digitalisasi dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, pasar kerja dapat terbentuk lebih inklusif, tidak terbatas pada kecamatan atau kotamadya dan bisa menjadi solusi nyata dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkasnya.
Baca Juga:BPBD DKI: Operasi Cuaca Dilakukan 2-3 Kali Sorti Penerbangan Per hari
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menjanjikan 500 ribu lapangan kerja untuk masyarakat luas. Pekerjaan yang diberikan beragam, dari yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga kerja sama dengan swasta.
- 1
- 2
