Hal tersebut kemudian makin menuai polemik lantaran tim tersebut dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Ia mengaku ingin bekerja sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang sudah ada.
Tak hanya itu, ia berjanji tidak berkeinginan membawa terlalu banyak orang masuk ke jajaran pemerintahannya.
Baca Juga:Tak Pakai Lelang Jabatan, Pramono Janji Isi Semua Posisi Pejabat DKI yang Kosong Usai Lebaran
"Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi hal yang secara clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta," ucapnya.
Namun, Pramono saat itu berjanji akan tetap memiliki staf khusus berjumlah tujuh orang.
Hal tersebut, ucapnya, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Saya bukan orang yang kemudian membawa dari mana-mana orang. Untuk itu saya akan mentaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus, ya saya akan punya tujuh staf khusus tapi tentunya ada staf ahli," ucapnya.
Tujuh staf itu, disebut Pramono tidak hanya bekerja untuk dirinya saja, tetapi juga dengan Wakil Gubernur terpilih Rano Karno.
Baca Juga:Pramono Anung Sambut Baik Peluncuran Layanan QRIS TAP
"Orangnya tentunya bukan ASN, dan adalah ada yang sehari hari ngurus saya, ngurus Bang Rano, tetapi beberapa profesional, dari tujuh orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional," katanya.
