Ini Tiga Lokasi Sekolah Rakyat di Jakarta

"Untuk pengembangan Sekolah Rakyat akan dimulai di tahun pelajaran baru,"

Bangun Santoso
Rabu, 23 April 2025 | 15:38 WIB
Ini Tiga Lokasi Sekolah Rakyat di Jakarta
Ilustrasi sekolah rakyat. [Ist]

DTSEN adalah sistem basis data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi di Indonesia, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan P3KE (Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Tujuannya adalah menyediakan data yang lebih akurat, terperinci, dan terkini untuk mendukung perencanaan serta pelaksanaan program bantuan sosial dan kebijakan publik secara lebih tepat sasaran.

5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Subianto
Ilustrasi Sekolah Rakyat gagasan Prabowo Subianto. Dari data yang dihimpun menyebutkan, Program SR merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Dalam program ini, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Presiden Prabowo Subianto mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan dan operasional SR.

Ia menilai DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

"Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural," kata Mensos Selasa (22/4).

Baca Juga:Kenalkan Dunia Perkuliahan, Mas Dhito Agendakan Kunjungan Universitas Bagi Siswa SMA Dharma Wanita

Dari data yang dihimpun menyebutkan, Program SR merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Pendanaan utama SR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari alokasi anggaran pendidikan 2025.

Kementerian Keuangan telah memasukkan pelaksanaan SR ke dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025 .

Selain itu, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Presiden Prabowo Subianto mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan dan operasional SR.

Setiap unit SR diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dana ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, asrama, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan rumah ibadah, serta operasional sekolah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak