SuaraJakarta.id - Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap teguh pada politik bebas aktif, berorientasi pada perdamaian dunia, dan kesejahteraan rakyat.
Di tengah rivalitas global antara blok ekonomi tradisional seperti G7 dan kekuatan baru seperti BRICS, Indonesia tetap konsisten memosisikan diri sebagai kekuatan non-blok.
Apa itu gerakan non blok Indonesia?
Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada 1945, Indonesia telah memosisikan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan internasional.
Baca Juga:Prabowo Genjot Ekonomi Desa: 7 Kelurahan di Jaksel Jadi Pionir Koperasi Merah Putih
Prinsip ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai “politik luar negeri bebas aktif”.
Salah satu implementasi paling nyata dari prinsip tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB).
Sebuah gerakan internasional yang menolak berpihak pada blok kekuatan besar dunia—baik blok Barat maupun blok Timur.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik non blok. Bagaimana Indonesia menerapkannya dalam praktik hubungan internasional, dan mengapa pendekatan ini masih relevan hingga saat ini?
Apa Itu Politik Non Blok?
Baca Juga:Bill Gates Singgung Tentang Dana Anggaran Program MBG yang Besar, Ini Kata Prabowo
Politik non blok adalah suatu kebijakan luar negeri yang tidak memihak kepada kekuatan atau blok militer tertentu.
Khususnya antara blok Barat (dipimpin Amerika Serikat) dan blok Timur (dipimpin Uni Soviet) selama era Perang Dingin.
Gerakan Non Blok lahir sebagai respons terhadap polarisasi dunia yang terbagi dalam dua kutub besar kekuatan.
Istilah “non blok” sendiri merujuk pada sikap independen dari sebuah negara untuk tidak menjadi bagian dari aliansi militer mana pun.
Seperti NATO (blok Barat) atau Pakta Warsawa (blok Timur), dan memilih untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Latar Belakang Sejarah Gerakan Non Blok
