- Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menekankan SLHS wajib untuk operasional SPPG Program MBG di Purwokerto, Kamis (4/12/2025).
- Kepatuhan SLHS sangat vital karena menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
- Capaian kepemilikan SLHS tidak merata, Banjarnegara dan Purbalingga baik, sementara Banyumas masih tertinggal signifikan.
SuaraJakarta.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Nanik saat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Program MBG bersama unsur Forkopimda, pengelola SPPG, mitra, yayasan, serta jajaran koordinator wilayah dan kecamatan se-Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, yang digelar di Hotel Aston Purwokerto, Kamis (4/12/2025).
Menurut Nanik, kepatuhan terhadap SLHS tidak boleh ditawar karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kepemilikan SLHS bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan bahwa dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ini menjadi fondasi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis,” tegas Nanik.
Baca Juga:Novotel Jakarta Pulomas Hadir di Jakarta Timur, Pilihan Ideal Libur Weekend Bersama Keluarga
Ia mengungkapkan bahwa capaian pengurusan SLHS di wilayah eks Karesidenan Banyumas masih belum merata. Beberapa kabupaten dinilai telah menunjukkan kepatuhan yang baik, sementara Kabupaten Banyumas masih tertinggal dibanding daerah sekitarnya.
Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga mencatat capaian positif. Seluruh SPPG yang telah beroperasi di dua kabupaten tersebut telah memiliki SLHS. Kabupaten Cilacap juga menunjukkan kemajuan, meski belum seluruh SPPG yang beroperasi mengantongi sertifikat tersebut.
Sementara itu, di Kabupaten Banyumas, dari ratusan SPPG yang telah beroperasi, baru sebagian kecil yang berhasil memperoleh SLHS. Kondisi ini menjadi perhatian serius BGN karena berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan MBG.
Nanik menegaskan tidak ada alasan bagi pengelola SPPG untuk menunda pengurusan SLHS. Ia memastikan bahwa proses pengurusan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya, kecuali untuk pengambilan dan pengujian sampel dengan kisaran biaya Rp1–2 juta.
“Jika ada pungutan di luar ketentuan tersebut, segera laporkan. Kami ingin proses ini berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga:Pramono Anung Ungkap Destinasi Baru Wisatawan Datang ke Jakarta
Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Program MBG, Nanik juga mengingatkan bahwa BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Kepatuhan terhadap SLHS menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian tata kelola dapur MBG.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik memberikan apresiasi kepada para pengelola SPPG dan mitra di Banjarnegara dan Purbalingga yang telah patuh dan proaktif dalam memenuhi persyaratan SLHS. Kepatuhan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Selain membahas kepatuhan SLHS, Nanik juga mengajak seluruh pihak untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang tengah bertugas di wilayah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa di tengah situasi darurat, dapur-dapur MBG tetap berperan penting dalam membantu masyarakat terdampak.
BGN menegaskan bahwa percepatan dan kepatuhan terhadap SLHS merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan, serta benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
