- Indonesia Corruption Watch mengungkapkan kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad dari dua kementerian.
- ICW menilai pengadaan tersebut tidak konsisten dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta memicu potensi konflik kepentingan pejabat publik.
- Organisasi antikorupsi tersebut mendesak transparansi dokumen, pelaksanaan audit menyeluruh, dan penghentian pengadaan jasa influencer yang tidak sesuai kebutuhan kementerian.
SuaraJakarta.id - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X setelah ICW mempublikasikan hasil penelusuran delapan paket pengadaan jasa influencer yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dua kementerian yang tercatat melakukan kontrak tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, dalam keterangan pers yang diterbitkan Senin (9/11/2026), menyoroti pengadaan jasa influencer tersebut dari sisi kebutuhan, transparansi manfaat, kewajaran harga, hingga konsistensi kebijakan penghematan anggaran.
ICW menilai pemerintah menerapkan standar efisiensi yang tidak konsisten. Di satu sisi, penghematan anggaran dilakukan hingga menyasar berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan strategis. Namun, di sisi lain, belanja jasa influencer masih mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga:Tak Perlu Pusing Budget, Ini Solusi Paket Rapat di Jakarta Pusat yang Bisa Sesuaikan Anggaran
Target Efisiensi Anggaran Rp306,69 Triliun
ICW mengaitkan temuan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Melalui kebijakan itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, ICW menilai kebijakan penghematan tersebut tidak tercermin secara konsisten dalam pengadaan jasa influencer.
Dalam siaran persnya, ICW mengungkap KKP mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar.
Pengadaan kembali dilakukan pada 2026 melalui satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai hampir Rp10,8 miliar.
Baca Juga:Bill Gates Singgung Tentang Dana Anggaran Program MBG yang Besar, Ini Kata Prabowo
ICW juga menyoroti besarnya pengeluaran pemerintah untuk publikasi di media sosial. Salah satunya, penayangan Instagram Story akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,65 juta.
Organisasi antikorupsi tersebut membandingkan nilai pengadaan itu dengan kondisi alokasi dana desa pada 2026 yang menurut perhitungan ICW rata-rata hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa setelah pengalokasian untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu dasar ICW mempertanyakan prioritas penggunaan uang publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Delapan Paket Pengadaan Influencer Capai Rp14,7 Miliar
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ICW menemukan delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja di lingkungan KKP pada 2025 dan 2026.
