- Indonesia Corruption Watch mengungkapkan kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad dari dua kementerian.
- ICW menilai pengadaan tersebut tidak konsisten dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta memicu potensi konflik kepentingan pejabat publik.
- Organisasi antikorupsi tersebut mendesak transparansi dokumen, pelaksanaan audit menyeluruh, dan penghentian pengadaan jasa influencer yang tidak sesuai kebutuhan kementerian.
Berikut rincian lima paket pengadaan Kemendikbudristek yakni Penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 dan Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
Selain itu, event attendance atau kehadiran dalam acara senilai Rp2.521.329.200, penayangan TikTok @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600 dengan total nilai lima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP terdiri atas:
Influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000 lalu Influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar dan Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Baca Juga:Tak Perlu Pusing Budget, Ini Solusi Paket Rapat di Jakarta Pusat yang Bisa Sesuaikan Anggaran
Keseluruhannya dengan total nilai tiga paket KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Dengan demikian, keseluruhan delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Dari rincian tersebut, paket event attendance Kemendikbudristek menjadi pengadaan dengan nilai terbesar, yakni sekitar Rp2,52 miliar. Sementara pengadaan Instagram Story mencapai lebih dari Rp575 juta.
Kementerian Sudah Memiliki Humas, Mengapa Masih Menggunakan Influencer?
Selain persoalan efisiensi anggaran, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer dari pihak eksternal oleh kementerian. Menurut ICW, setiap kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik yang didukung sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran dari keuangan negara.
Baca Juga:Bill Gates Singgung Tentang Dana Anggaran Program MBG yang Besar, Ini Kata Prabowo
"Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi," ucapnya.
Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat yang bertugas mendukung penyebarluasan informasi dan komunikasi program kementerian.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih membutuhkan jasa influencer, termasuk bagaimana manfaat dan dampak pengadaannya dapat diukur secara terbuka.
ICW juga menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2.521.329.200.
Organisasi tersebut mempertanyakan penggunaan anggaran lebih dari Rp2,5 miliar hanya untuk menghadirkan figur publik dalam sejumlah acara pemerintah.
"Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai sulit mengetahui kontribusi pengeluaran tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah," sambungnya.
