- Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) menyatakan DPR menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
- DPR menindaklanjuti usulan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini.
- Mekanisme pemakzulan wakil presiden saat ini wajib melibatkan Mahkamah Konstitusi serta sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
SuaraJakarta.id - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik. Sejumlah anggota DPR dan kelompok masyarakat mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen. Namun, munculnya usulan politik tidak serta-merta berarti seorang wakil presiden dapat langsung diberhentikan dari jabatannya.
Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujar Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut parlemen belum mengambil sikap resmi. Pembahasan masih berada dalam tahap komunikasi politik dan menunggu perkembangan di masa persidangan.
Baca Juga:Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Wacana tersebut berkembang setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya. Meski demikian, perkembangan putusan pengadilan tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden.
Peristiwa ini mengingatkan publik pada sejarah pemberhentian dua presiden Indonesia, yakni Soekarno dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya pernah kehilangan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir. Namun, mekanisme yang digunakan saat itu berbeda dengan sistem pemakzulan yang berlaku sekarang.
Soekarno diberhentikan pada 1967
Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kehilangan kekuasaan pemerintahan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Ketetapan yang ditetapkan pada 12 Maret 1967 tersebut berjudul Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Melalui keputusan itu, kekuasaan pemerintahan negara dicabut dari Soekarno dan Jenderal Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden.
Baca Juga:LRT Jakarta Diwacanakan Tembus PIK 2 dan Soetta, Solusi Ampuh Kurangi Mobil Pribadi?
Keputusan tersebut berlangsung dalam situasi politik yang sangat berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan perubahan kekuatan politik nasional.
Pada masa itu, konstitusi belum mengalami empat kali amendemen seperti yang dilakukan pada 1999 hingga 2002. Mahkamah Konstitusi juga belum terbentuk sehingga tidak ada mekanisme pemeriksaan pendapat DPR oleh MK seperti yang berlaku sekarang.
Dengan demikian, pemberhentian Soekarno tidak dapat disamakan begitu saja dengan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 saat ini.
Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR
Peristiwa serupa terjadi pada masa pemerintahan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur melalui Sidang Istimewa. Keputusan tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
