- Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) menyatakan DPR menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
- DPR menindaklanjuti usulan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini.
- Mekanisme pemakzulan wakil presiden saat ini wajib melibatkan Mahkamah Konstitusi serta sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sebelum pemberhentian itu, hubungan Gus Dur dengan DPR dan MPR mengalami konflik politik yang semakin tajam. Persoalan tersebut berkaitan dengan proses memorandum DPR, pertanggungjawaban presiden, serta penerbitan Maklumat Presiden pada 23 Juli 2001 yang antara lain berisi pembekuan DPR dan MPR.
Gus Dur menolak menghadiri Sidang Istimewa untuk menyampaikan pertanggungjawaban. MPR kemudian memutuskan memberhentikannya dari jabatan presiden. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri selanjutnya menggantikan Gus Dur sebagai presiden, sedangkan Hamzah Haz terpilih menjadi wakil presiden.
Namun, pemberhentian Gus Dur juga terjadi sebelum perubahan UUD 1945 selesai dilakukan. Saat itu, kedudukan presiden dan mekanisme pertanggungjawabannya masih berada dalam kerangka ketatanegaraan sebelum amendemen konstitusi.
Apa yang berbeda dengan mekanisme pemakzulan Gibran?
Baca Juga:Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Perbedaan mendasar terletak pada aturan konstitusi yang berlaku sekarang. Setelah empat kali amendemen UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur lebih ketat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Pasal 7A menyebut presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Artinya, perbedaan pendapat politik, desakan publik, atau kontroversi semata tidak otomatis menjadi dasar pemberhentian. Harus ada dasar konstitusional yang sesuai dengan ketentuan tersebut.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang harus dilalui.
Pertama, DPR harus menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan. Pendapat tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Baca Juga:LRT Jakarta Diwacanakan Tembus PIK 2 dan Soetta, Solusi Ampuh Kurangi Mobil Pribadi?
Kedua, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan.
Ketiga, apabila MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.
Keputusan pemberhentian di MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, DPR tidak dapat langsung memberhentikan Gibran hanya berdasarkan keputusan politik. Ada proses konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Putusan pengadilan tidak otomatis berarti pemakzulan
