- Pekerja wajib memperbarui data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui portal resmi atau aplikasi JMO sebelum batas akhir Jumat, 13 November 2026.
- Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU sebesar Rp900.000 secara sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
- Bantuan tersebut diberikan kepada WNI peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta yang lolos validasi pemerintah.
SuaraJakarta.id - Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 perlu segera memeriksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, batas akhir pengkinian data calon penerima bantuan tersebut jatuh pada Jumat, 13 November 2026.
Artinya, pekerja hanya memiliki waktu hingga besok untuk memastikan informasi pribadi dan rekening yang tercatat sudah benar. Pembaruan data dapat dilakukan secara daring melalui portal khusus BPJS Ketenagakerjaan maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Kesempatan ini penting terutama bagi pekerja yang memiliki perubahan nomor telepon, rekening bank, atau informasi pekerjaan. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai perlu diperiksa agar tidak menimbulkan kendala dalam proses verifikasi.
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: memperbarui data bukan berarti otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU. Pemerintah tetap melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Baca Juga:Kapan Bantuan Subsidi Upah Tahap 2 Cair? Ini Penjelasan Menaker
BSU 2026 sendiri disiapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni periode Oktober hingga Desember. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh total Rp900.000.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran bantuan pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Lantas, apa saja yang harus dilakukan pekerja sebelum batas pengkinian data berakhir?
5 hal yang wajib diperiksa sebelum batas update data BSU
Sebelum mengirimkan pembaruan, pekerja sebaiknya menyiapkan dan memeriksa sejumlah informasi berikut.
Baca Juga:Diperpanjang, Ini Jadwal Magang Nasional 2025 Kemnaker Untuk Fresh Graduate
1. Pastikan NIK dan nama sesuai KTP
Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas utama dalam proses pendataan calon penerima BSU.
Periksa kembali apakah NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir sudah sesuai dengan KTP. Kesalahan satu angka atau perbedaan penulisan identitas dapat menyebabkan data perlu diperiksa kembali.
Pekerja juga perlu memastikan foto KTP yang diunggah terlihat jelas dan seluruh informasi dapat terbaca.
2. Periksa nomor telepon dan alamat email
Nomor telepon seluler yang digunakan sebaiknya masih aktif dan dapat dihubungi.
Begitu pula alamat email. Pastikan informasi tersebut benar dan tidak ada kesalahan penulisan.
Data kontak diperlukan untuk mendukung komunikasi dan proses administrasi. Karena itu, jangan menggunakan nomor telepon yang sudah tidak aktif.
3. Pastikan informasi pekerjaan sesuai
Pekerja perlu memeriksa lokasi pekerjaan, termasuk provinsi dan kabupaten/kota tempat kantor berada.
Informasi ini menjadi bagian dari data calon penerima yang perlu dilengkapi dalam proses pengkinian.
Apabila terdapat perubahan lokasi kerja, pastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Periksa nama bank dan nomor rekening
Ini merupakan salah satu bagian yang tidak boleh dilewatkan.
Pastikan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening sudah benar. Periksa kembali setiap angka agar tidak terjadi kesalahan ketika data digunakan dalam proses penyaluran bantuan.
Jangan hanya mengandalkan ingatan. Pekerja dapat membuka aplikasi perbankan atau buku tabungan untuk mencocokkan informasi rekening.
5. Pastikan nama pemilik rekening sesuai
Nama pemilik rekening harus diperiksa agar sesuai dengan identitas pekerja yang bersangkutan.
Jika terdapat perbedaan penulisan nama atau informasi rekening, pekerja sebaiknya memastikan kembali data yang digunakan sebelum mengirimkan pembaruan.
BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan informasi lokasi pekerjaan, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nomor telepon sebagai elemen data yang perlu dilengkapi pemberi kerja melalui sistem pelaporan peserta.
Cara update data BSU 2026 melalui HP
Pekerja dapat melakukan pengkinian data melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan ponsel tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.
Berikut langkah-langkahnya:
- Buka browser melalui ponsel.
- Kunjungi portal resmi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Isi nama lengkap dan tanggal lahir.
- Klik tombol untuk melanjutkan.
- Ikuti petunjuk pengkinian data yang tersedia.
- Lengkapi informasi pribadi yang diminta.
- Unggah foto diri dan foto KTP sesuai ketentuan.
- Masukkan nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email.
- Lengkapi informasi lokasi pekerjaan.
- Masukkan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening.
- Periksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan data.
- Selain melalui website, pengkinian juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi JMO.
Pekerja dapat membuka aplikasi JMO dan mengikuti petunjuk melalui menu Pengkinian Data BSU yang tersedia pada halaman login.
Pastikan menggunakan aplikasi dan portal resmi. Hindari mengirimkan data pribadi melalui tautan yang dibagikan oleh nomor tidak dikenal.
Siapa yang berhak mendapatkan BSU Rp900 ribu?
Selain memperbarui data, pekerja perlu memastikan dirinya memenuhi persyaratan penerima BSU 2026. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi sejumlah ketentuan.
Pertama, merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan.
Kedua, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
Untuk daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat sesuai ketentuan dalam regulasi BSU.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah juga mengecualikan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagai penerima BSU. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Sudah update data, apakah pasti menerima Rp900 ribu? Jawabannya belum tentu.
Pengkinian data merupakan bagian dari proses administrasi untuk memastikan informasi calon penerima lebih lengkap dan sesuai. Penetapan penerima tetap menjadi kewenangan pemerintah setelah melalui tahapan validasi dan verifikasi.
Karena itu, pekerja yang sudah memperbarui informasi tidak otomatis masuk daftar penerima BSU.
Jika menemukan ketidaksesuaian data kepesertaan atau upah, pekerja dapat menghubungi HRD atau bagian personalia perusahaan untuk memastikan informasi yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pemberi kerja dapat melengkapi data peserta melalui menu Pengkinian Data BSU pada Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP).
Jangan sampai tertipu link pencairan BSU
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap bantuan Rp900.000, pekerja perlu berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan pemerintah.
Kemnaker menegaskan pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan yang berlaku.
Jangan memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku dapat membantu mencairkan bantuan. Pekerja juga tidak perlu membayar biaya administrasi untuk mendapatkan BSU.
Untuk memeriksa informasi resmi program, masyarakat dapat mengakses laman https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.
Dengan tenggat pengkinian data pada Jumat, 13 November 2026, pekerja sebaiknya tidak menunda pemeriksaan hingga batas waktu berakhir.
Pastikan identitas, informasi pekerjaan, nomor telepon, dan rekening sudah benar. Sebab, kelengkapan data menjadi bagian penting dalam proses verifikasi sebelum pemerintah menetapkan penerima BSU Rp900.000.
