- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 11 November 2026.
- Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran sempat mengutarakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden saat pengajuan HMP diterima.
SuaraJakarta.id - Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan yang sebelumnya bergulir melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) kini berkembang menjadi agenda politik di parlemen.
Perkembangan ini membuat posisi Gibran menjadi perhatian publik. Terlebih, sehari sebelum pengajuan resmi HMP, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, hingga pengajuan HMP diterima pimpinan DPR, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Usulan 120 anggota DPR tersebut juga belum menjadi keputusan pemberhentian.
Baca Juga:120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?
Lantas, bagaimana perjalanan polemik ijazah Gibran hingga berkembang menjadi upaya pemakzulan melalui DPR?
1. Polemik bermula dari surat penyetaraan pendidikan Gibran
Persoalan yang menjadi dasar polemik berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.
Gibran diketahui menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam persidangan di MK pada 2026, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan riwayat pendidikan Gibran, termasuk di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia.
Persoalan kemudian mengarah pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Baca Juga:Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota
Surat tersebut menerangkan bahwa pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insearch pada 2006 setara dengan pendidikan kelas 12 atau SMK di Indonesia.
Keabsahan surat penyetaraan inilah yang kemudian dipersoalkan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut dan kaitannya dengan persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
2. 10 September 2026, Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengajukan permohonan ke MK
Polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali masuk ke ranah hukum pada 10 September 2026.
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka meminta MK membuka ruang pembuktian untuk menguji dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dinilai berlangsung dalam waktu singkat.
Dalam permohonan tersebut, para pemohon juga mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai persyaratan pendidikan bagi kandidat yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Dalil tersebut merupakan argumentasi para pemohon yang kemudian diperiksa dalam persidangan MK.
3. 21 September 2026, sidang perdana gugatan ijazah Gibran digelar
MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan tersebut pada 21 September 2026.
Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dipenuhi secara sah dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
Para pemohon meminta majelis hakim memeriksa dokumen pendidikan Gibran dan menilai konsekuensi hukumnya apabila dalil yang mereka ajukan terbukti.
Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga pembacaan putusan pada Oktober 2026.
4. 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan atas permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa meskipun bukti meyakinkan tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut.
Dengan demikian, putusan MK tidak menyatakan Gibran diberhentikan atau tidak sah menjabat sebagai wakil presiden. Permohonan yang diajukan juga tidak diterima melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.
5. 8 Oktober 2026, Jokowi meminta persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum
Setelah putusan MK, wacana tindak lanjut terhadap persoalan pendidikan Gibran semakin berkembang.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta pihak-pihak yang mempersoalkan persoalan tersebut mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem pendidikan luar negeri yang memiliki jalur dan tahapan berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.
6. 12 Oktober 2026, desakan penggunaan hak angket mulai disampaikan ke DPR
Setelah putusan MK, dorongan agar DPR menggunakan hak pengawasan mulai disampaikan sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Golkar pada 12 Oktober 2026.
Ray mendorong penggunaan hak angket agar DPR dapat meminta penjelasan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Ia mengatakan, hak angket dapat membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
"Nanti angketlah yang akan memberi kesempatan kepada keluarga Pak Jokowi, khususnya Gibran untuk membuktikan ada ijazahnya. Kalau ada, selesai," ujar Ray.
Namun, pembicaraan di DPR kemudian berkembang menuju penggunaan instrumen lain, yakni Hak Menyatakan Pendapat.
7. 30 Oktober 2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan
Perkembangan penting berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Perkara tersebut diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, gugatan Subhan telah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan tersebut tidak diterima pada tingkat pertama dan putusannya dikuatkan pada tingkat banding.
Subhan kemudian mengajukan kasasi ke MA.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting karena surat penyetaraan tersebut merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam persyaratan administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, putusan MA tersebut merupakan putusan dalam perkara tata usaha negara mengenai keabsahan surat keterangan. Putusan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
8. 3 November 2026, DPR mulai membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Setelah putusan MA, pembicaraan di DPR mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Ketua Kelompok Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa DPR memiliki tiga instrumen pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Menurut Khozin, ketiga hak tersebut tidak harus digunakan secara berurutan dan dapat berdiri sendiri.
Ia menilai putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi dasar bagi DPR untuk mempertimbangkan penggunaan HMP.
Pandangan mengenai langkah konstitusional tersebut juga disampaikan sejumlah anggota DPR dari partai politik berbeda.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai HMP dapat digunakan apabila tujuan yang hendak ditempuh adalah menindaklanjuti persoalan menuju mekanisme pemberhentian wakil presiden.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengingatkan bahwa persoalan keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian tidak bisa serta-merta disamakan dengan pemberhentian wakil presiden. Menurutnya, kedudukan wakil presiden memiliki mekanisme hukum dan konstitusional tersendiri.
9. 10 November 2026, Prasetyo Hadi ungkap niat Gibran mengundurkan diri
Di tengah berkembangnya pembahasan HMP, muncul kabar mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan empat mata dengan Prabowo.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
"Beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri," ujar Prasetyo Hadi ketika memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menjelaskan, niat tersebut disampaikan Gibran dalam menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan MK dan MA.
Pada hari yang sama, Ketua DPR Puan Maharani juga menanggapi kabar pengunduran diri tersebut.
"Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," ujar Puan seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Puan meminta publik menunggu pernyataan resmi mengenai kabar tersebut.
Pernyataan Prasetyo mengenai niat mengundurkan diri perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah diproses secara resmi. Hingga pengajuan HMP diterima pimpinan DPR pada 11 November, Gibran masih tercatat menjabat sebagai wakil presiden.
10. 11 November 2026, 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan HMP
Puncak perkembangan terbaru terjadi pada Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat persoalan ijazah.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan keterangan Saan, 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP terdiri atas:
Fraksi PKS: 28 anggota.
Fraksi NasDem: 19 anggota.
Fraksi PKB: 18 anggota.
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
Fraksi PAN: 1 anggota.
Fraksi PKS menjadi penyumbang penandatangan terbanyak dengan 28 anggota, sedangkan PAN tercatat menyumbangkan satu anggota.
Saan mengatakan pimpinan DPR menerima usulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR.
"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ujar Saan.
Ia menyebut usulan tersebut akan diproses melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Apakah 120 tanda tangan bisa langsung memakzulkan Gibran?
Tidak. Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum menjadi keputusan pemberhentian Gibran.
Berdasarkan mekanisme UU MD3, usulan HMP harus diproses melalui rapat paripurna. Jika usulan diterima sesuai persyaratan, DPR membentuk panitia khusus yang melibatkan seluruh unsur fraksi untuk membahas substansinya.
Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan kepada rapat paripurna.
Apabila rapat paripurna menerima laporan yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
Dengan demikian, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum pemberhentian dapat terjadi.
Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR menjadi perkembangan politik dan konstitusional terbaru dalam polemik persyaratan pencalonan Gibran. Namun, keputusan mengenai kelanjutan proses dan status jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
