SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada para orang tua agar ikut mengawasi anaknya agar tak ikut aksi demonstrasi. Bahkan terlibat bentrok dengan aparat keamanan.
Hal ini terkait banyaknya pelajar yang diamankan polisi saat ikut aksi tolak UU Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.
"Saat ini, saya mengimbau orang tuanya untuk mereka mendidik anak-anaknya bersama di rumah dan membimbing mereka," kata Anies di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Sehari sebelumnya, Anies menyebut bahwa tanggung jawab pelajar ikut berdemo bukan hanya di pihak sekolah. Sebab, sedang tidak ada kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan akibat Covid-19.
"Lain halnya kalau hari biasa, kalau hari-hari sekolah kan sekolah biasa. Seperti dulu misalnya tahun lalu, guru menjaga agar anak-anak tetap berada di sekolah sampai jam sekolah selesai. Kalau sekarang lebih banyak di rumah," ujar Anies.
Karena itu, kata Anies, harus ada keterlibatan orang tua untuk mengawasi dan mengetahui ke mana tujuan anak-anaknya pergi.
Terlebih sekarang ini sedang terjadi pandemi Covid-19, di mana sangat berisiko tertular virus Corona.
"Jadi, keputusan-keputusan untuk pergi harus pamit kepada orang tua apalagi pergi keluar di masa pandemi begini, kan berisiko," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies menyebut pihaknya tidak akan melakukan penertiban pada para pelajar tersebut untuk dikeluarkan dari sekolahnya.
Baca Juga: Tak Masalah Pelajar Demo, KPAI Balas Ucapan Anies Pakai Undang Undang
Hal itu karena dia berpandangan bahwa pelajar harus diberi pendidikan lebih.
Ini berbeda dari orang dewasa, kata Anies, jika orang dewasa tersebut melakukan langkah yang salah, maka silakan dihukum.
"Kalau bagi kami, ini prinsip pendidikan, kalau ada anak yang memerlukan pendidikan lebih jauh justru harus diberikan lebih banyak bukan justru malah dikurangi," katanya.
Tugas Kaji UU Cipta Kerja
Jika anak seperti itu, kata Anies, maka hal itu memerlukan waktu untuk didik lebih jauh.
"Karena itu saya selalu sampaikan, sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," ujarnya.
Berita Terkait
-
Bikin Siswa Makin Bodoh, Denmark Larang HP di Sekolah
-
Tak Hanya Pemegang KJP, Pramono Buka Peluang Semua Pelajar Bisa Naik Transjakarta Gratis
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
29 Pelajar Jakarta Terjaring Demo 27 Agustus Dikirim ke Barak TNI, Disdik: Pembinaan Karakter
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar