SuaraJakarta.id - Mayoritas anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak Reuni Akbar 212 diadakan di Monas. Sebab saat ini lagi pandemi corona.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas mengenai rencana penggunaan kawasan Monumen Nasional atau Monas sebagai tempat acara reuni akbar persaudaraan alumni/PA 212.
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci mengatakan, rapat tersebut digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol pada Rabu (11/11/2020). Para Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang mengikuti rapat tersebut menyatakan kegiatan reuni akbar 212 tidak bisa digelar di Monas.
"Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena memang sedang suasana covid seperti ini," ujar Irfal saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/11/2020).
Irfal menjelaskan, sejak Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sampai sekarang Monas ditutup untuk umum dan jenis kegiatan apapun dilarang. Nantinya jika reuni akbar 212 dibolehkan, maka banyak pihak yang protes.
"Kalau satu boleh nanti semua itu pada bablas, pada minta. Nanti pada nanya kenapa boleh, apa alasannya kenapa kami yang (pesertanya) lebih kecil gak boleh," tuturnya.
Kendati demikian, hasil rapat tersebut hanya menjadi rekomendasi dari Kesbangpol kepada Anies. Sebab nantinya Anies yang membuat keputusan boleh atau tidaknya Monas dijadikan tempat reuni akbar 212.
"Tapi keputusan akhir itu, karena rekomendasi kita kasih ke pak Gubernur, terserah pak Gubernur kasih apa nggak. Kalau boleh kita siap kalo nggak ya lebih bagus lagi," terangnya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Taufan Bakri membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Namun agendanya belum membahas acara reuni akbar 212.
Baca Juga: Massa Sambut Kepulangan Rizieq Shihab, Transjakarta Modifikasi Rute Layanan
"Belum, belum (bahas reuni akbar). Enggak ada kok (orang 212) yang datang," kata Taufan.
Taufan mengatakan pihaknya sedang membahas masalah ketertiban dan keamanan masyarakat atau kamtibmas di ibu kota. Terlebih lagi mengenai pergerakan masyarakat setelah kepulangan Rizieq.
"Kan dalam waktu dekat gerakan makin banyak setelah ulama besar kita pulang. Mungkin maulid kan banyak bisa saja dia maulid di sini. Itu aja," jelasnya.
Sebelumnya, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab telah kembali ke tanah air. Kini dia sudah berada di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Terkait wacana agenda tahunan yakni Reuni 212 yang berlangsung setiap tanggal 2 Desember, hal tersebut masih dalam pembahasan. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua PA 212, Slamet Maarif di kawasan Petamburan, Selasa (10/11) sore.
"Oh iya itu agenda reuni masih kami bahas ya apakah kami akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan," kata Slamet.
Berita Terkait
-
7 Fakta Reuni Akbar 212 di Monas, Isu Palestina Menggema Hingga Dihadiri Gubernur
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Tepati Janji: Gubernur Pramono Muncul di Reuni Akbar 212, Ini Reaksi Massa!
-
Reuni 212 Galang Donasi Rp10 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar