Scroll untuk membaca artikel
Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih
Rabu, 03 Februari 2021 | 13:58 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbincang dengan Direktur Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin usai mengecek penerapan protokol kesehatan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (20/6/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperketat. Pemprov DKI nantinya akan melibatkan pihak lain seperti Organisasi Masyarakat (Ormas).

Riza mengatakan, keterlibatan Ormas dan elemen masyarakat lainnya dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan PPKM. Mereka akan membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bisa dilibatkan bersama sama untuk melakukan pemantauan dan pengawasan," ujar Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2021).

Riza juga mengakui penerapan PPKM selama ini sejak 11 Januari lalu kurang efektif seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Karena itu, perlu pengawasan yang lebih ketat dalam penerapannya agar bisa memutus mata rantai penularan.

Baca Juga: Viral! Bukan di Gedung DPR, Pemuda Ini Suarakan Aspirasinya di Lampu Merah

Salah satu caranya dengan menggencarkan operasi yustisi untuk menjaring masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Untuk itu ke depan di periode ketiga itu nanti kita harapkan PPKM bisa meningkatkan operasi yustisi, penambahan aparat," jelasnya.

Tak hanya Ormas, Riza berharap Kapolri baru Jendral Listyo Sigit Prabowo menambah petugasnya untuk diterjunkan saat operasi yustisi.

"Ya mudah mudahan dengan hadirnya Bapak Kapolri yang baru akan lebih banyak lagi meningkatkan jumlah aparat yang dihadirkan dan juga intensitas daripada operasi yustisi," pungkasnya.

Baca Juga: Apa itu Jateng di Rumah Saja yang Berlaku 6-7 Februari 2021?

Load More