Soal Banjir Jakarta, PSI Siap Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Anies

SuaraJakarta.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjalankan amanah penanggualangan banjir.

Untuk itu, Fraksi PSI menyatakan siap menggunakan hak interpelasi terhadap Anies karena menganggap tak serius tangani banjir Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untaya, Kamis (25/2/2021).

"PSI menilai Anies tak menjalankan amanah penanggulangan banjir. Bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ujarnya dilansir dari Ayojakarta.com—jaringan Suara.com.

Baca Juga: Bang Yos Heran Banjir di Mana-mana Tapi yang Digebukin Anies Baswedan

Hak interpelasi terhadap Anies, kata Justin, merupakan langkah konstitusional terakhir yang diambil PSI untuk mempertahankan tanggung jawab moral dan politik partainya kepada warga Jakarta.

Terutama, lanjut Justin, bagi masyarakat yang dirugikan oleh banjir Jakarta akibat kegagalan dan ketidakseriusan Anies dalam menanggulangi banjir.

Justin juga mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir dan ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi.

Dia juga mengalami kebingungan kosakata Anies serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal, lanjut dia, Anies sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 3,5 tahun. Tapi justru mendorong revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

Baca Juga: Anies Dianggap Gagal Cegah Banjir di Jakarta, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI tersebut.

Menurut Justin, lambatnya Pemprov DKI dalam pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

Selain itu, Justin menyebut, Anies harus menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir Jakarta.

Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

Justin mengungkapkan, saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit.

"Tapi, di Desember 2019 dan Februari 2020, Anies malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkapnya.