SuaraJakarta.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) menyerahkan keputusan rencana vaksinasi berbayar kepada pemerintah dengan mempertimbangkan kuota jumlah vaksin berbayar yang lebih kecil dibandingkan program vaksinasi COVID-19 gratis.
“Kalau (vaksin) Gotong Royong tentu kita serahkan sendiri kepada pemerintah,” kata JK ketika meninjau vaksinasi massal PMI Pusat di Jakarta, Senin (12/7/2021).
Wakil Presiden RI Periode 2004-2009 dan 2014-2019 itu mengatakan justru porsi vaksinasi gratis untuk rakyat jauh lebih besar diberikan pemerintah, dibandingkan kuota vaksinasi berbayar.
“Sebagian besar justru jauh lebih besar yang gratis yang merupakan program pemerintah untuk rakyat,” katanya.
Baca Juga: Ketua DMI JK Imbau Warga Jakarta Tak Salat Idul Adha di Masjid, Masih Zona Merah
Untuk itu, lanjut dia, PMI akan mendukung program vaksinasi gratis untuk mendorong kekebalan kelompok (herd immunity) dalam pengendalian COVID-19 dengan ikut mengadakan vaksinasi massal.
Dalam kesempatan itu, PMI Pusat mengadakan vaksinasi massal dengan target per hari mencapai 1.000 orang menggunakan vaksin Sinovac.
Vaksinasi massal gratis yang rencananya diadakan selama satu pekan itu diharapkan mendukung upaya pemerintah yang saat ini sedang menggenjot vaksinasi warga berusia di atas 12 tahun.
Rencananya, lanjut dia, vaksinasi serupa akan diadakan di kota besar lainnya, antara lain Surabaya, Bandung hingga Makassar.
Sementara itu, sebelumnya PT Kimia Farma Tbk menunda jadwal vaksinasi Gotong Royong individu berbayar yang awalnya pada Senin ini karena masih akan memperpanjang sosialisasi.
Baca Juga: CPIS: Vaksin Gotong Royong Berbayar Ancam Ketersediaan Vaksin Gratis untuk Karyawan
Melalui Kimia Farma Diagnostika yang merupakan cucu usaha Kimia Farma, menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota di Jawa dan Bali.
Rencananya, ada delapan titik penjualan vaksin tersebut melalui jaringan klinik perusahaan yakni tiga di Jakarta, dan masing-masing satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, serta Bali.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis mencapai Rp 321.660 ditambah harga layanan Rp 117.910 sehingga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima adalah Rp 439.570 per dosis.
Dengan suntikan sebanyak dua kali, maka harga vaksin Gotong Royong mencapai Rp 879.140 per orang. [Antara]
Berita Terkait
-
Siswa Rentan Tertular Penyakit, Ketua IDAI Minta Pelaksanaan Vaksinasi di Sekolah Terus Diperkuat
-
Bansos PBI JK Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerima dan Syaratnya
-
5 Potret Pertunangan Rasyid Rajasa dan Tamara Kalla, Mewah dan Elegan!
-
Kalla Bangun Rumah Sakit Sinar Kasih Gereja Kristen Tentena Senilai Rp47 M
-
Sosok Tamara Kalla, Calon Istri Rasyid Rajasa yang Datang dari Keluarga Terpandang
Tag
Terpopuler
- Vanessa Nabila Bantah Jadi Simpanan Cagub Ahmad Luthfi, tapi Dipinjami Mobil Mewah, Warganet: Sebodoh Itu Kah Rakyat?
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Adu Pendidikan Zeda Salim dan Irish Bella, Siap Gantikan Irish Jadi Istri Ammar Zoni?
Pilihan
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Jelajah Gizi 2024: Telusur Pangan Lokal Hingga Ikan Lemuru Banyuwangi Setara Salmon Cegah Anemia dan Stunting
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
-
Sah! BYD Kini Jadi Mobil Listrik Paling Laku di Indonesia, Kalahkan Wuling
Terkini
-
Pemkab Kediri Rutin Salurkan 60 Ribu Liter Air Bersih ke Desa Sepawon
-
Optimalkan Data Analytics, Transformasi Digital Bank Mandiri Borong Berbagai Penghargaan Internasional
-
Mas Dhito Bakal Perjuangkan Perda Sound Horeg
-
Namanya Dicatut untuk Aksi Penipuan, Mas Dhito Minta Masyarakat Lebih Waspada
-
Intip Dua Produsen Lele, Pemkab Kediri Dorong Penguatan Nilai Jual