Desak PAM Jaya Stop Kerja Sama dengan Palyja, JPS: Swastanisasi Air Harus Dihentikan

SuaraJakarta.id - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad mendesak Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya segera hentikan kerja sama dengan mitranya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Sebab, dinilai minim investasi yang diberikan.

Menurut Syaiful, kerja sama BUMD PAM Jaya dengan perusahaan swasta ini tidak membawa nilai positif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, kerja sama dengan mitra tersebut akan berakhir pada 2023.

PAM Jaya, kata dia, status badan hukumnya telah ditingkatkan menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) yang membuat PAM Jaya semakin leluasa memperluas cakupan layanan air bersih di Jakarta.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, PAM Jaya membutuhkan investasi hingga Rp 30 triliun untuk memperluas cakupan layanan air bersih bagi warga Jakarta.

Baca Juga: Raperda Disetujui, Wagub DKI Harapkan 3 BUMD Optimalkan Layanan

Namun, menurut Syaiful, mitra PAM Jaya selama ini hanya mengeluarkan investasi Rp 4 triliun, selama masa kontrak itu.

"Swastanisasi air di ibu kota harus segera dihentikan. Palyja ini minim investasi, tapi selama masa kerja sama banyak mengeruk keuntungan," katanya.

Menurut dia, langkah-langkah strategis harus sudah mulai disusun PAM Jaya agar layanan air bersih melalui sistem perpipaan ini berjalan dengan baik.

Terlebih kemitraan PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra akan segera berakhir.

"Ini momentum bagi Pemprov DKI untuk menghentikan swastanisasi air di ibu kota," tuturnya.

Baca Juga: DPRD DKI Segera Sahkan Perda Baru untuk 3 BUMD

Syaiful juga meminta, manajemen PAM Jaya untuk mengevaluasi kinerja layanan air perpipaan selama ini.