Cegah Jakarta Tenggelam, Pemerintah DKI Jakarta Targetkan 2030 Akses Air Minum Perpipaan

SuaraJakarta.id - Gubernur Anies Baswedan menargetkan pada tahun 2030, akses air di DKI Jakarta harus 100 persen dari perpipaan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah,  yang berimbas pada kemungkinan kawasan Ibu Kota Indonesia tenggelam.  

“Tahun 2030, Jakarta harus sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan,” kata Anies video pertemuan virtual, Senin (3/1/2022).  

Anies mengemukakan, penurunan permukaan tanah DKI Jakarta diakibatkan pengambilan air dari bawah tanah.  

Baca Juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Menteri PUPR Berkomitmen Bangun Tiga SPAM

“Tantangannya besar kita berlomba dengan waktu, di satu sisi ada penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah,” ujarnya.  

Pengambilan air dari tanah di Jakarta, diakui Anies karena masih minimnya sumber air perpipaan.  

“Di sisi lain, ada ketidaktersediaan air minum pipa kepada warga. Kita membereskan persoalan2 itu bersama-sama dengan menyiapkan air pipa pada seluruh masyarakat. Dan harapannya land subsidence di Jakarta akan tertangani juga,” kata Anies.

Guna mewujudkan akses air minum perpipaan, pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri menanda tangani nota kesepakatan bersama yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat. 

Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, isu tentang Jakarta akan tenggelam sudah seharusnya menjadi peringatan.  

Baca Juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Pusat dan Pemprov DKI Sepakat Akan Bangun SPAM

“Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat,” kata Luhut.  

Senada dengan Anies, dia mengatakan pengambilan air dari tanah harus dihentikan.  

“Untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta,” kata Luhut.   

“Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat,” sambungnya.