SuaraJakarta.id - Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Budi Purnama membantah penunjukan Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT TransJakarta karena kedekatan dengan Gubernur Anies Baswedan.
"Tidak lah masa sampai segitunya, enggak sampai sebegitunya," kata Budi, Jumat (18/3/2022).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan penempatan Sudirman Said sebagai Komut Transjakarta merupakan hal yang wajar. Bahkan, menurutnya dengan kehadiran Sudirman Said dapat membawa angin segar.
"Kalau terkait pergantian wajar ya, itu kan namanya pemegang saham berkehendak dan ditunjuk juga tentu pemerintah provinsi ingin menyegarkan organisasinya teman-teman di TransJakarta supaya disegarkan dengan wajah baru dan Pak Sudirman Said kan pengalaman di beberapa perusahaan. Pernah di energi (menteri), pernah di Pindad gitu ya. Jadi beliau pasti dianggap memiliki kapasitas untuk bisa bantu sama-sama memajukan TransJakarta," katanya.
Meski tak memiliki rekam jejak pada bidang transportasi, Budi optimis Sudirman Said bisa bertanggung jawab terhadap jabatan barunya. Terlebih yang bersangkutan tidak akan bekerja sendiri.
"Kalau di korporasi kan tugasnya komisaris intinya dua menasehati dan mengawasi. Tentu beliau gak juga bergerak sendiri. Ada yang lainnya, komite yang lain lainnya. Apalagi sebagai komisaris utama arahan kebijakan umum yang pasti disampaikan oleh beliau. Beliau juga dulu pernah menjadi pengurus di perusahaan besar pasti bukan sesuatu yang baru," ucapnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengritisi keputusan Gubernur Anies Baswedan yang mengangkat Sudirman Said sebagai Komut TransJakarta. Menurutnya penunjukan itu hanya sekadar karena kedekatan.
Gilbert mengatakan, Sudirman Said tidak memiliki latar belakang pengalaman mengurus transportasi. Karena itu, ia khawatir pengangkatan Sudirman Said akan berdampak buruk pada perusahaan transportasi berbasis bus itu.
"Unsur kedekatan menjadi menonjol karena latar belakangnya tidak mendukung," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (18/3/2022).
Meskipun pada dasarnya penunjukan komisaris BUMD merupakan wewenang Anies, Gilbert menilai seharusnya ada pertimbangan yang matang dalam melakukannya.
Apalagi TransJakarta belakangan ini kerap menjadi sorotan karena rentetan kecelakaan yang terjadi.
"Sudirman Said tidak mempunyai track record di bidang transportasi, bagaimana bisa cepat menyelesaikan masalah? Berapa korban lagi yang diharapkan Anies?" kata Gilbert.
Karena itu, ia menilai Anies tak memiliki keberpihakan pada rakyat dan hanya mementingkan unsur kedekatan saja.
"Sejak awal di Komisi B sudah kita sampaikan, tapi Gubernur tidak memperhatikan keselamatan penduduk DKI," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPRD Khawatir Tarif Integrasi Transportasi Dinikmati Warga Luar Jakarta, Wagub DKI: Semua Diperlakukan Sama
-
Tak Ada Pengalaman Transportasi, PDIP: Penunjukan Sudirman Said Jadi Komut TransJakarta karena Kedekatan
-
Kembali Beri Jabatan Buat Koleganya, Anies Angkat Sudirman Said Jadi Komisaris Utama TransJakarta
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
DJ Panda Dipanggil Polisi! Erika Carlina Ungkap Ancaman Mengerikan di Grup WA
-
Bupati Kediri Pastikan Pekerjaan Pembangunan Pasar dan Stadion Tetap Berjalan
-
DANA Kaget Rp109 Ribu: Rebutan Saldo Gratis, Ini Trik Klaimnya 3 Link Aktif
-
KPK Dalami Keterlibatan 13 Asosiasi dan 400 Biro Haji dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pimpinan PPP Minta Maaf: Tidak Ada PAW