SuaraJakarta.id - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta, mendapat banyak sorotan lantaran menimbulkan kontroversial.
Terkait ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Anies ingin terlihat bekerja jelang akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang, meski tak mengubah apapun.
"Di akhir masa jabatannya, sepertinya Anies ingin terlihat total bekerja. Meski tak ada perubahan apapun," kata Adi Adi kepada SuaraJakarta.id—grup Suara.com—Kamis (4/8/2022).
Menurutnya, kebijakan penggantian nama jalan di Jakarta dan nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta itu hanya sekadar bolak-balik istilah saja.
"Mengganti nama jalan atau rumah sakit jadi rumah sehat itu bukan pekerjaan, tapi bolak-balik istilah saja. Yang terlihat dari kerja Anies belakangan soal Formula E dan JIS meski juga mengandung kontroversi," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram dengan Gubernur Anies Baswedan yang kerap membuat kebijakan mengganti nama.
Setelah sebelumnya ada 22 nama jalan diganti nama, kini Anies mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jadi Rumah Sehat.
Ketimbang mengganti nama RSUD, Prasetio menilai seharusnya Anies memunculkan terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan seperti ini lebih efektif dan dirasakan masyarakat ketimbang sekadar mengganti nama.
Karena itu, Prasetio menilai kebijakan yang dibuat Anies adalah ngawur. Ia pun meminta agar eks Mendikbud itu tak melakukan hal serupa ke depannya.
Baca Juga: Dukung Anies Ganti Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Memberikan Aura Positif
"Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).
Menurut politisi PDIP itu, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu segera ditangani. Seperti presentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik dan permasalahan kampung kumuh di tengah kota.
"Ini Jakarta lho. Lihat tuh Tanah Tinggi, terus Johar. Mereka itu perlu sentuhan Pemerintah, butuh solusi dengan program program yang baik, bukan ganti ganti nama begitu, itu enggak dibutuhkan masyarakat," terangnya.
Prasetio juga mengaku heran dengan kebijakan Anies memberikan penamaan Rumah Sehat. Menurutnya, sudah sejak dulu semua orang mengetahui rumah sakit adalah lokasi untuk mengobati penyakit.
Selain itu, penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
"Jadi memang aturannya di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit kemana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Masuk Kerja Lagi Setelah Lebaran? Ini 7 Cara Melawan 'Magical' Biar Nggak Malas Gerak
-
Hindari Macet Tol Cipali Malam Ini, Pemudik Disarankan Keluar di Cirebon dan Lewat Pantura
-
Cek Fakta: Benarkah Serangan Iran Hancurkan Kilang Israel? Ini Faktanya
-
ART Belum Kembali Usai Lebaran? Ini 7 Cara Biar Rumah Tetap Rapi Tanpa Drama Kewalahan
-
Puncak Arus Balik 28-29 Maret, Baru 36 Persen Kendaraan Menyeberang dari Sumatera ke Jawa