SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tiba-tiba menyatakan menolak kenaikan harga BBM saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Awalnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi. Saat itu rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri.
Ahmad Yani mengatakan menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya. Termasuk topik diluar pembahasan.
"Tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar kata Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Rekam Jejak Kenaikan BBM di Era Jokowi, Sudah 6 Kali Ganti Harga!
Yani kemudian meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.
Sikap fraksi DPRD Jakarta seiring yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI.
Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tak terima.
Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Baca Juga: Antisipasi Unjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Polres Bantul Siapkan Pengamanan
"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucap Gembong.
Gembong yang merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.
"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," kata dia.
Gembong lagi-lagi meminta pada fraksi PKS kalau mau memberikan kritik terkait kebijakan jangan yang terkait pemerintah pusat, melainkan Pemprov DKI dalam hal ini era kepemimpinan Anies Baswedan.
"Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.
Berita Terkait
-
Pendukung Anies Deklarasikan Partai Perubahan, Siap Jadi Kendaraan Politik di 2029?
-
Anies Baswedan Ngobrol Pakai Bahasa Gen Alpha, Netizen: Aura Bertambah 1000
-
Ngonten Bareng, Interaksi Kellen Anak Kris Dayanti dengan Anies Baswedan Jadi Omongan
-
Anies Foto di Depan Stand Komik, Netizen Hubungkan dengan Jokowi: Memasak?
-
Ngeluh Penerima KJP Plus Berkurang, Warga Paseban Jakpus Desak RK Lanjutkan Program Anies
Terpopuler
- Sritex Resmi PHK Ribuan Karyawannya, BNI jadi Satu-satunya Bank BUMN yang 'Nyangkut' Rp374 Miliar
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Pendidikan Intan Srinita, Ketahuan Bersih-bersih usai Sebut Roy Suryo Pemilik Akun Fufufafa?
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Dilaporkan Aliansi Bugis, Denny Sumargo bikin Permintaan Maaf Terbuka
Pilihan
-
Harga Emas Antam Lagi-lagi Jatuh Terjungkal Hari Ini
-
Prediksi Timnas Indonesia vs Jepang: Hanya Misi Sulit, Tapi Bukan Mustahil Garuda!
-
KUR Tak Termasuk Hapus Buku Kredit Macet, Ini Penjelasannya
-
Menakar Persentase Kemenangan Timnas Indonesia vs Jepang, Bukan Mustahil?
-
Siapa Rauf Purnama, TKN Prabowo-Gibran yang Kini Jadi Komisaris Utama Antam
Terkini
-
Pemkab Kediri Rutin Salurkan 60 Ribu Liter Air Bersih ke Desa Sepawon
-
Optimalkan Data Analytics, Transformasi Digital Bank Mandiri Borong Berbagai Penghargaan Internasional
-
Mas Dhito Bakal Perjuangkan Perda Sound Horeg
-
Namanya Dicatut untuk Aksi Penipuan, Mas Dhito Minta Masyarakat Lebih Waspada
-
Intip Dua Produsen Lele, Pemkab Kediri Dorong Penguatan Nilai Jual