SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tiba-tiba menyatakan menolak kenaikan harga BBM saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Awalnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi. Saat itu rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri.
Ahmad Yani mengatakan menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya. Termasuk topik diluar pembahasan.
"Tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar kata Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Rekam Jejak Kenaikan BBM di Era Jokowi, Sudah 6 Kali Ganti Harga!
Yani kemudian meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.
Sikap fraksi DPRD Jakarta seiring yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI.
Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tak terima.
Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Baca Juga: Antisipasi Unjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Polres Bantul Siapkan Pengamanan
"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucap Gembong.
Gembong yang merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.
"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," kata dia.
Gembong lagi-lagi meminta pada fraksi PKS kalau mau memberikan kritik terkait kebijakan jangan yang terkait pemerintah pusat, melainkan Pemprov DKI dalam hal ini era kepemimpinan Anies Baswedan.
"Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.
Berita Terkait
-
Kompak Pakai Rompi 'JAKI', Pramono-Anies Blusukan Bareng di Cengkareng Jakbar
-
Berhubungan Erat di Masa Lalu, Ini Bukti Kedekatan Anies dan Pramono Anung
-
Bukan Ajang Eksperimen, Anies Ngaku Gak Asal-asalan Dukung Pramono: Saya Kenal, Tahu Pikiran dan Rekam Jejaknya
-
Ikut Blusukan, Anies Senang Pramono Berkomitmen Mengembalikan Jakarta Plus dan Kota Kolaborasi
-
Heboh! Pramono yang Ngajak Blusukan Malah 'Dianggurin,' Bocil-bocil di Cengkareng Malah Teriak-teriak Nama Anies
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
-
Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
-
Eks Pendukung Deny-Mudawamah Putar Haluan ke Dhito-Dewi
-
Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN lewat Diklat Legal Drafting
-
Pemkab Kediri Angkat Duta Genre Sebagai Role Model bagi Lingkungan Remaja