Gembong PDIP ke Fraksi PKS DPRD DKI yang Tolak Harga BBM Naik: kalau Mau Kritisi Ya Pemerintahan Era Anies

SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tiba-tiba menyatakan menolak kenaikan harga BBM saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).

Awalnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi. Saat itu rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri.

Ahmad Yani mengatakan menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya. Termasuk topik diluar pembahasan.

"Tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar kata Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Yani kemudian meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.

"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.

Sikap fraksi DPRD Jakarta seiring yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI.

Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tak terima.

Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).

Baca Juga: Rekam Jejak Kenaikan BBM di Era Jokowi, Sudah 6 Kali Ganti Harga!

"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucap Gembong.

Gembong yang merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.

"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," kata dia.

Gembong lagi-lagi meminta pada fraksi PKS kalau mau memberikan kritik terkait kebijakan jangan yang terkait pemerintah pusat, melainkan Pemprov DKI dalam hal ini era kepemimpinan Anies Baswedan.

"Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.