SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Kepala Sekretariat Presiden (Setpres) Heru Budi Hartono sebagai sosok yang paling tepat menjadi penjabat (pj) gubernur pengganti Anies Baswedan. Pasalnya, Heru dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain Heru, ada dua nama lain yang dikabarkan santer menjadi kandidat kuat Pj Gubernur. Nama tersebut, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
Taufik menilai Heru adalah sosok yang paling tepat dibandingkan dengan dua nama lainnya.
"Menurut saya yang paling mumpuni sebenarnya adalah Heru. Karena punya kedekatan (dengan Presiden)," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).
Menurut Taufik, ada beberapa kriteria Penjabat Gubernur DKI sepeninggal Anies Baswedan. Pertama adalah paham soal permasalahan Jakarta.
Lalu, kedua adalah memahami pemerintahan Jakarta, ketiga berkompetensi tinggi, dan keempat memiliki kedekatan dengan Jokowi.
"Penjabat Gubernur paska Anies karena waktunya kan dua tahun tiga bulan. Itu waktu yang cukup panjang walaupun setiap tahun bisa dievaluasi, maka menurut saya harus memenuhi beberapa kriteria," ucapnya.
Eks Wakil Ketua DPRD DKI ini menilai Marullah disebutnya memang hampir memenuhi kriteria. Namun, Marullah masih kalah dari Heru untuk urusan kedekatan dengan Jokowi.
"Nah kriteria dekat itu ada dekat sekali, ada dekat, dan sekedar. Dari tiga nama yang berkembang Heru (yang paling dekat)," tuturnya.
Sedangkan untuk Yuri disebut Taufik masih belum memenuhi kriteria memahami pemerintahan Jakarta. Sebab, Yuri tak memiliki pengalaman menjadi pejabat Pemprov DKI. Beda dengan Heru yang pernah menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.
"Yuri paham soal Jakarta. Punya kompetensi, tapi Yuri tidak punya pengalaman mengelola Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan semua fraksi berhak mengusulkan nama calon pengganti Anies Baswedan itu. Menurutnya mekanisme yang dijalankan harus melibatkan semua fraksi, bukan hanya pimpinan atau partai pengusung.
"Ikut sertakan semua fraksi yang ada di DPRD, tidak hanya lima orang pimpinan dewan," ujar Baco kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Terlebih lagi, masa jabatan Pj Gubernur cukup lama, yakni dua tahun dari 2022-2024. Karena itu, sosok yang dipilih harus netral dan tidak mewakili kepentingan hanya segelintir pihak.
"Karena kita harus bisa menjaga stabilitas dan kepentingan yang ada di DPRD dan eksekutif, maka proses harus melibatkan semua fraksi sehingga hasilnya benar hasil keputusan bersama. Pj diharapkan betsifat netral dan tidak berpihak satu kelompok, kubu, atau partai tertentu," urai Baco.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
MLSC All-Stars 2026: All-Stars Jakarta Amankan Tiket Final Usai Tekuk Yogyakarta
-
Kredit Motor di Jakarta Fair 2026? Jangan Sampai Ditolak, Ini 4 Hal yang Wajib Disiapkan
-
Salah Satu Bupati di Jambi Diduga Palsukan Akta Perusahaan Saat Jadi Notaris
-
Sambut World Ocean Day, Novotel Greater Jakarta Menggelar Ciliwung River Education & Cleanup
-
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria bersama SBEC Juniors