SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana mengungkap ada lurah di Jakarta yang meminta sumbangan kepada warga. Pungutan ini disampaikan untuk masyarakat yang mengurus dokumen.
Justin mengaku mengetahui hal ini setelah mendapatkan aduan dari warga setempat. Namun, ia tak merinci Kepala Kantor Kelurahan mana yang meminta sumbangan tersebut.
Setelah mendapatkan aduan tersebut, Justin mengaku langsung mendatangi kantor kelurahan itu. Lurah yang dimaksud pun disebutnya mengakui ada pemungutan dana.
Kata Justin, berdasarkan pengakuan sang lurah, bahwa tindakannya merupakan perintah dari Gubernur DKI. Ia bahkan menyebut Anies menetapkan target pengumpulan dana sebesar Rp 143 juta.
"Dalam perintah Gubernur ditetapkan target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp 88 juta untuk zakat, dan Rp 55 juta untuk PMI (Palang Merah Indonesia)," ujar Justin dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022).
Atas temuan itu, Justin sangat menyayangkan fenomena ini karena Kepala Kelurahan selaku pelayan masyarakat terlibat dalam mengumpulkan sumbangan. Sebab menurutnya, Pemprov DKI harus menghapus stigma bahwa masyarakat yang mengurus dokumen di Instansi Pemprov DKI harus mengeluarkan uang diluar ketentuan.
“Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan. Saya khawatir masyarakat akan merasa ini seperti pungli tapi dibungkus dengan judul sumbangan.” katanya.
“Tugas lurah sudah cukup berat untuk melayani populasi warga DKI yang sangat besar, jadi sebaiknya jangan lagi bebankan mereka dengan tugas mencari-cari uang dari masyarakat, ini justru dikhawatirkan mendegradasi citra pelayan publik yang professional," katanya lagi.
Menyikapi hal ini, Justin mengaku akan menyurati Gubernur Anies Basewedan secara khusus untuk menanyakan kebenaran perintah atau arahan Gubernur yang menugaskan lurah mencari sumbangan dan mematok besaran yang harus didapat tersebut.
“Saya tidak menghalang-halangi niat baik siapapun untuk kegiatan sosial, akan tetapi sangat tidak elok bilamana pelayan masyarakat ditugaskan untuk mencari uang bahkan dipasang target pendapatan sumbangan," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Pengamat Politik: Anies Baswedan Figur Menggoda di Pilpres 2024, Wajar Diperhitungkan
-
Kebijakan Anies Di Akhir Jabatan: Sulap Pulau Hasil Reklamasi Era Ahok Jadi Pemukiman
-
Terpopuler: Alvin Lim Sebut Kejaksaan Sarang Mafia, Akal Bulus Mami Erika Rekrut ABG Jadi PSK
-
Gubernur Anies Perluas Ruang Terbuka Hijau Menjadi 30,92 Persen
-
Dugaan Pungli Terjadi di SMKN 2 Depok, Disdikpora DIY Kebut Regulasi Pendanaan Pendidikan ke Dalam Pergub
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden
-
Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?
-
Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
-
BSU Rp900 Ribu, Batas Update Data Besok! Pekerja Wajib Periksa 5 Hal Ini
-
120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?