PR Utama Pj Gubernur DKI, Pengamat: Banjir dan Macet yang Seolah Jadi 'Dosa Turun-temurun'

SuaraJakarta.id - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia akan menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang.

Terkait ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno angkat suara dengan keputusan Jokowi memilih Heru. Ia menyebut Heru merupakan sosok yang tepat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Adi menilai, sebetulnya tiga nama calon Pj Gubernur DKI yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke pemerintah pusat, merupakan sosok yang mumpuni menggantikan Anies Baswedan untuk sementara waktu.

Menurutnya, sosok yang terpilih menjadi Pj DKI Jakarta tak hanya sekadar harus memiliki kapasitas dan potensi.

Baca Juga: Banjir Kembali Hantui Jakarta, Kenneth PDIP Minta Anies Siagakan Petugas Kebersihan di Rumah Pompa

"Soal Pj Gubernur DKI itu bukan siapa punya kapasitas dan punya potensi. Tapi siapa yang sesuai dengan selera dan chemistry yang sama dengan pemerintah. Karena Pj ini kan harus punya kesamaan hati dan kesamaan pasangan dengan pemerintah," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Jumat (7/10/2022).

Adi menilai, Heru sejak awal memang menjadi sosok yang potensial menjabat Pj Gubernur. Namanya, sudah muncul ke publik melalui media terlebih dahulu sebelum nama-nama lain bermunculan.

Seperti nama Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.

"Heru muncul sebelum nama Sekda dan nama Kemendagri (baca: Bahtiar) yang muncul baru-baru ini. Jauh sebelum itu nama Heru sudah wara-wiri dan akan dipastilan publik akan menjadi Pj Gubernur Jakarta," tutur Adi.

"Dari subtantif dia (Heru) punya pengalaman, potensi, dekat dengan birokrasi dan macam-macam. Mungkin itu jadi salah satu variabel bahwa dia akan dipilih," paparnya.

Baca Juga: Kasetpres Heru Dipilih Jadi Pengganti Anies, Kemendagri: Kami Tunggu Keppresnya

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menuturkan, ada sejumlah pekerjaan rumah warisan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria yang harus ditangani segera oleh Heru.

Masalah utama yang harus ditangani Heru selama menjadi Pj Gubernur DKI yakni masalah banjir, kemacetan, kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"PR utama tentu masalah banjir dan kemacetan yang seolah jadi dosa turun-temurun. Apalagi kemarin ada tragedi banjir di MTsN 19, itu mengerikan sekali," tuturnya.

Adi menuntut, setelah menjadi Pj Gubernur DKI, Heru harus melakukan pergerakan yang gesit dengan sejumlah manuver untuk menangani warisan 'dosa turun-temurun' itu.

"Mengurangi kemacetan apakah dia bikin underpass, flyover, atau public transportation atau hal lain. Termasuk misalnya tentang persoalan krusial kemiskinan pengangguran dan peningkatan ekonomi."

"Banjir ya ditangani, tidak boleh tidak. Kali dilebarin atau dikeruk, tidak hanya diwacanakan saja tapi dilakukan. Kemiskinan ya disubsidi dengan permodalan usaha industri kreatif, untuk dagang kecil-kecilan," bebernya.

"Itu jadi masalah serius di Jakarta. Apalagi pasca pandemi banyak orang terdampak berhenti bekerja dan sebagainya, PR-nya untuk lakukan recovery. Butuh kerja ekstra dua tahun. Saya rasa bisa dengan manuver yang bagus," tekan Adi.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut Kasetpres Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Heru akan mulai menjabat pada 17 Oktober 2022 sampai terpilihnya Gubernur baru lewat Pilkada Jakarta 2024.

Prasetio menyebut informasi ini sudah beredar di beberapa pemberitaan media massa. Ia menyatakan berita tersebut benar adanya.

"Iya, Insya Allah valid (benar) ya. Valid (pemberitaan soal Heru jadi Pj Gubernur DKI)," ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Jumat (7/10/2022).

Kontributor : Wivy Hikmatullah