Disodori Surat Perjanjian dan Diminta Teken, Anies Tolak Permintaan Massa KOPAJA

Tidak hanya itu, Anies juga mengklaim kalau pencabutan Pergub Penggusuran itu secara ketentuan tinggal ditetapkan. Dia pun menyinggung masalah administrasi yang mengharuskan pencabutan Pergub itu berproses di Kemendagri.

"Ini saya sampaikan secara terbuka agar semua tahu. Kami pun ingin Pergub ini dicabut. Kami pun dari awal Pergub ini dihilangkan karena itu membuat keputusan untuk dicabut. Namun administrasinya yang mengharuskan ada proses di Kemendagri," jelas Anies.

Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait mengatakan, proses yang sedang berjalan di Kementerian Dalam Negeri sifatnya hanya memfasilitasi. Sebab, Kemendagri juga tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk mencabut Pergub 207 Tahun 2016.

"Pergub itu kewenanangan mutlak ada di gubernur. Proses fasilitasi itu hanya untuk proses birkorasi saja. Kewenangan utama ada di Gubernur," kata Jeanny sebelum Anies menemui massa.

Lebih lanjut, Jeanny menyebut kalau Anies tidak punya political will untuk mencabut kewenangan tersebut. Soal proses fasilitasi yang sedang berlangsung, menurut Jeanny adalah hal yang tidak terlalu penting.

"Masalahnya kalau memang tidak punya political will, hal yang tidak penting dilakukan malah dilakukan. Salah satunya proses fasilitasi yang tidak penting banget," ucap dia.

Ihwal DO Anies

Jeanny mengatakan, drop out terhadap Anies dan Riza merujuk pada sejumlah permasalahan yang tak kunjung tuntas.

Massa KOPAJA terlebih dahulu memberikan rapor merah Anies pada tahun 2021, kemudian berlanjut kepada pemberian surat peringatan (SP) I pada April 2022 dan SP II pasa Agustus 2022.

Baca Juga: Sambil Lesehan Temui Massa KOPAJA, Anies Klaim Pencabutan Pergub Penggusuran Terpentok Birokrasi

"Kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Hari ini kami dengan tegas menyatakan men-Drop Out Anies Baswedan dari DKI Jakarta," kata Jeanny.

Jeanny mencotohkan soal masalah polusi udara di DKI Jakarta yang tak kunjung diselesaikan rezim Anies Baswedan. Padahal, koalisi masyarakat sipil telah memenangkan gugatan perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu.

Jeanny menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan sebuah tindakan praktis--bahkan tidak mengeluarkan kebijakan terkait isu tersebut. Pemprov DKI Jakarta, kata Jeanny, cuma berlindung dalam proses banding yang dilakukan pemerintah pusat.

"Padahal Pemprov DKI Jakarta bisa ambil sikap terkait hal tersebut meskipun proses banding oleh pemerintah pusat masih berjalan," ucap dia.

Warga Pancoran Buntu II, Lilik Sulistyo mengatakan, salah satu permasalahan yang tak kunjung diselesaikan Anies adalah Peraturan Gubernur 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak.

Pergub tersebut hingga kini tak kunjung dicabut. Padahal, Riza Patria pada kesempatan beberapa waktu lalu berjanji akan mencabut Pergub itu sebelum tanggal 16 Oktober 2022.