Ketua DPRD DKI Larang Heru Beli Tanah: Tak Ada Lagi Bos, Pikirkan Macet Dan Banjir

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan melarang seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2024.

Ia memastikan program ini tak akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang merupakan dokumen awal perancangan APBD.

Menurut Prasetio, pembelian tanah kerap menjadi pemborosan anggaran. Apalagi, program ini selalu dilakukan tiap tahun dan sering kali justru tidak dimanfaatkan.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah tidak ada lagi, bos. Tanah kita sudah banyak," ujar Prasetio kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Karena itu, ia meminta tiap SKPD fokus melakukan peningkatan ketahanan melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Hal ini disebutnya merupakan prioritas arah pembangunan Jakarta tahun 2024 yang diproyeksikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono

Beberapa di antaranya seperti ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, penanggulangan banjir, hingga pengentasan kemacetan. Proyeksi ini disebutnya lebih penting ketimbang membeli lahan yang ujungnya tak dimanfaatkan.

"Sekarang kan tanah kita banyak. Itu saja kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan. Mudah-mudahan sih, enggak sampai ada kejadian kekurangan pangan di Jakarta," tuturnya.

Ke depannya, politisi PDIP ini juga berharap Pemprov DKI melakukan penataan kampung-kampung padat penduduk dan kumuh, khususnya pada sektor keamanan.

"Ada permintaan pengamanan, masalah keamanan di kampung-berbasis berbasis yang tidak mampu. Contohnya, ada masalah kecurian motor. Perlu pemasangan CCTV atau apa. Tadi ada beberapa masukan yang nanti dibahas lagi di saat pembahasan anggaran tiap SKPD," pungkasnya.

Baca Juga: Bukan dari Lingkungan Pemprov, Jokowi Pilih Kepala BPK Bali Jadi Sekda DKI