SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan melarang seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2024.
Ia memastikan program ini tak akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang merupakan dokumen awal perancangan APBD.
Menurut Prasetio, pembelian tanah kerap menjadi pemborosan anggaran. Apalagi, program ini selalu dilakukan tiap tahun dan sering kali justru tidak dimanfaatkan.
"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah tidak ada lagi, bos. Tanah kita sudah banyak," ujar Prasetio kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).
Karena itu, ia meminta tiap SKPD fokus melakukan peningkatan ketahanan melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Hal ini disebutnya merupakan prioritas arah pembangunan Jakarta tahun 2024 yang diproyeksikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono
Beberapa di antaranya seperti ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, penanggulangan banjir, hingga pengentasan kemacetan. Proyeksi ini disebutnya lebih penting ketimbang membeli lahan yang ujungnya tak dimanfaatkan.
"Sekarang kan tanah kita banyak. Itu saja kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan. Mudah-mudahan sih, enggak sampai ada kejadian kekurangan pangan di Jakarta," tuturnya.
Ke depannya, politisi PDIP ini juga berharap Pemprov DKI melakukan penataan kampung-kampung padat penduduk dan kumuh, khususnya pada sektor keamanan.
"Ada permintaan pengamanan, masalah keamanan di kampung-berbasis berbasis yang tidak mampu. Contohnya, ada masalah kecurian motor. Perlu pemasangan CCTV atau apa. Tadi ada beberapa masukan yang nanti dibahas lagi di saat pembahasan anggaran tiap SKPD," pungkasnya.
Baca Juga: Bukan dari Lingkungan Pemprov, Jokowi Pilih Kepala BPK Bali Jadi Sekda DKI
Berita Terkait
-
Bukan dari Lingkungan Pemprov, Jokowi Pilih Kepala BPK Bali Jadi Sekda DKI
-
Legislator: Aksi Koboi Pengemudi Fortuner Jangan Sampai Menguap Semudah Minta Maaf di Atas Meterai
-
Dishub DKI Kaji Lagi Raperda dengan DPRD tentang Jalan Berbayar di Jakarta
-
Dibangun di Era Anies, Dinas LH Berharap RDF Plant TPST Bantargebang Diresmikan Jokowi
-
Pedagang Ingin Ada Untung Lebih, Harga Telur Bakal Naik Tajam Jelang Bulan Ramadan
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!