SuaraJakarta.id - Fenomena ditutupnya sejumlah pabrik yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mesti dipandang sebagai persoalan serius terkait iklim berusaha di Indonesia.
Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza menganggap Kementerian terkait harus fokus memperbaiki berbagai kendala investasi dan mendorong masuknya modal asing demi terciptanya lapangan kerja baru untuk mengatasi PHK massal.
Zenzia mengungkapkan, untuk mengatasi gelombang PHK massal, pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis.
Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor industri manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Jakarta Jadi Daerah Tertinggi PHK, Begini Kta Disnaker DKI
"Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan," kata Zenzia dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurut Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, dan belum konsisten.
"Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan pemberian subsidi kepada korban PHK," tuturnya.
"Kemudian menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru," imbuhnya.
Zenzia kemudian mengutip data BPS yang dirilis 5 Nov 2024 lalu, masih ada 7,47 juta orang yang menganggur dan jumlah ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran di Indonesia menempati level tertinggi di ASEAN.
Baca Juga: Ajak Investor Emas Peduli Lingkungan, Treasury Luncurkan Green Gold
Per April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1 persen), Brunei Darusallam (4,9 persen), Malaysia (3,52 persen), Vietnam (2,1 persen), Singapura (1,9 persen) dan Tahiland (1,1 persen).
Berita Terkait
-
TikTok Investasi Pusat Data Rp145 Triliun di Thailand, Nggak Mau di Indonesia Karena Banyak Pungli dari Ormas?
-
Rp14000 Triliun di Tangan Danantara: Ambisi Raksasa atau Bom Waktu Ekonomi?
-
Buruh Perempuan Bawa 14 Tuntutan saat Peringati Aksi IWD: Stop PHK hingga Sahkan RUU PPRT!
-
Bank Emas: Inovasi Keuangan atau Celah Baru bagi Oligarki?
-
Tomy Winata Bocorkan Isi Pertemuan dengan Prabowo: Fokus Atasi PHK Lewat Ini!
Terpopuler
- Firdaus Oiwobo Tuntut Ganti Rugi ke Kementerian, Nama Menteri PUPR Jadi Sorotan
- Sunan Kalijaga Semprot Pengacara dr Reza Gladys: Nikita Mirzani Tidak Kebal Hukum
- Kenapa Dokter Richard Lee Sembunyikan Status Mualaf Selama 2 Tahun? Ini Alasannya
- Eliano Reijnders: Tristan Gooijer Menuju Indonesia
- Nikita Mirzani Dipenjara, Sikap Karyawan Gelar Makan Bersama Disorot
Pilihan
-
4 Pemain Timans Indonesia Terancam Absen Lawan Bahrain, Ini Daftarnya
-
Dear Prabowo, George Soros Mulai Acak-acak Ekonomi RI Lagi Lewat Investor Asing, Waspada!
-
Aksi Pencurian Gas Elpiji di Solo Digagalkan, Pelaku Asal Malang Tertangkap
-
Sosok Ego Syahrial, Eks Dirjen Migas Diperiksa dalam Dugaan Mega Korupsi Pertamina
-
Mau Liburan Low Budget di Kebumen? Pantai Setrojenar Jawabannya!
Terkini
-
Marak PHK Massal, Pemerintah Diminta Tarik Investasi Ciptakan Lapangan Kerja
-
Terduga Pembunuh Ibu dan Anak di Tambora Berpakaian Gembel Saat Ditangkap
-
Rumah Kemasan, Fasilitas yang Dicanangkan Mbak Cicha Bagi Para Pelaku UKM
-
Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora, Polisi Bantah Korban dan Anaknya Sempat Cekcok
-
Saat Bukber, Pemijat Ini Beroleh Bantuan dari Mas Dhito: Karena Ibu Ini Utamakan Kepentingan Orang Banyak