Curhat Warga Langsung ke Gubernur Pramono Anung Saat Open House: KPDJ Belum Cair

SuaraJakarta.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung lakukan gelar griya atau open house di rumah dinasnya pada Senin (31/3) siang. Pramono menerima tamu dari jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jakarta kemudian dilanjutkan dengan menyambut Warga Jakarta dan sekitarnya yang turut halalbihalal.

Saat menyalami salah satu pasukan oranye, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pramono sempat bertanya tentang pekerjaan mereka.

"Tentunya saya menanyakan hal-hal yang prinsip PPSU. Saya tanyakan, bagaimana dengan evaluasi kamu, apakah masih tahunan, kamu latar belakang ijazahmu apa," ungkap Pramono saat konferensi pers di rumah dinasnya, Jakarta, Senin (31/3/2025).

Ada pula Warga Jakarta yang mengeluhkan langsung kepada Pramono soal program rumah susun hingga kesejahteraan penyandang disabilitas di Jakarta.

Baca Juga: Pramono Anung Lepas Keberangkatan Peserta Mudik Gratis 2025

Politisi PDIP itu mengaku terkejut dengan antusiasme masyarakat untuk bertemu dengannya, bahkan tak sedikit juga yang merupakan warga di luar Jakarta.

Ia mengaku terharu dengan antusiasme masyarakat, terlebih lebaran Idulfitri tahun ini menjadi pertama kalinya dia sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya merasa happy, bahagia, surprise bahwa warga Jakarta bisa merayakan Idulfitri dengan baik," ujarnya.

Salah satu warga Jakarta yang hadir, Upi, mengaku sengaja datang ke acara tersebut untuk mengeluh langsung kepada Pramono.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengadu tentang program Keluarga Penerima Dana Jaminan (KPDJ) dirinya yang belum cair. Hal itu dia adukan langsung kepada Pramono ketika bersalaman.

"(Respons) Bapak cuma nanya, 'masa' katanya, iya Pak, bener Pak. Waktu itu sebelum dibilang cair, kan infonya biasanya di Instagram kan, itu masih masuk penetapan penerima, tunggu saja gitu. Iya, sekedar bertanya aja sih," cerita Upi.

Baca Juga: Dulu Anies Bebaskan PBB Rumah Tapak, Sekarang Pramono Gratiskan untuk Apartemen

Upi yang juga penyandang disabilitas itu datang ke rumah dinas Pramono bersama Komunitas Kursi Roda di Panti.

Selain memintanya untuk menunggu pencairan KPDJ, Upi mengatakan bahwa Pramono juga berjanji akan mengecek proses pencairannya.

Dia menjelaskan bahwa bantuan itu berupa uang tunai dari pemerintah Jakarta senilai Rp300.000 per bulan yang diberikannya setiap 3 bulan.

"Tapi janjinya Pak Wakil Gubernur kemarin mulai bulan depan per bulan. Setiap bulan dicair. Kalau selama ini sih per 3 bulan," ungkap Upi.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan pemberian bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada warga kelompok rentan mulai Selasa (25/3/2025).

Bansos itu terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Penyerahan bansos dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, kepada perwakilan penerima manfaat di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3/2025).

Penyerahan bantuan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kebijakan ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial.

"Kami ingin memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam urusan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini. Kelompok ini merupakan prioritas bagi Pemprov DKI," ujar Pramono kepada wartawan.

Total penerima manfaat bansos PKD tahap pertama tahun 2025 sebanyak 147.304 orang. Rinciannya meliputi 117.784 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga berusia minimal 60 tahun, dan 15.203 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) bagi anak usia dini 0-6 tahun.

Kemudian, 14.317 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan.

Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dengan total sebesar Rp900.000. Sedangkan, mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000.

"Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang yang lebih luas bagi para penerima manfaat," ungkapnya.