Kawal Kerja Pansus DPRD DKI, Demokrat: Kami Ingin Produk Legislasi Konkret!

Ali mengatakan fraksi Demokrat akan memastikan kerja Pansus nantinya akan benar-benar menghadirkan solusi jangka panjang. Selain juga meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

“Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” pungkasnya.

Evaluasi Sejumlah Proyek

Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan dan mengganggu arus lalu lintas.

"Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas," kata anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu (12/4).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan proyek pembangunan yang ada di Jakarta seharusnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya yang disampaikan melalui informasi di lokasi proyek sehingga warga mengetahuinya.

"Kami minta Pemprov DKI Jakarta menyikapi ini jika itu proyek yang menggunakan APBD Jakarta maka harus ada kepastian," kata dia.

Tri mengaku termasuk yang menjadi korban keberadaan proyek pembangunan di kawasan Penjaringan yang membuat jarak tempuh semakin lama.

"Biasanya saya hanya membutuhkan waktu 45 menit ke kantor tetapi dengan adanya proyek tersebut jarak tempuh yang dilalui bisa dua jam," kata dia.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Penambahan 11 Ribu Personel Damkar

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta harus mencari penyebab proyek yang mengganggu lalu lintas tersebut mulai dari pemanggilan pengawas hingga melakukan monitoring untuk memastikan seluruh proyek berjalan dengan baik.

"Ini kendala dimana, apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berjalan," kata dia.

Apalagi proyek tersebut berbatasan dengan jalan Proyek Strategis Nasional (PSN)) yang harusnya berjalan dengan baik dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.

"Ini tentu kewenangan dari kementerian terkait agar proyek ini berjalan sesuai kajian yang ada," kata dia.

Menurut dia adanya proyek pembangunan di sejumlah titik di Jakarta berdampak terhadap kapasitas jalan yang kian terbatas sementara jumlah kendaraan terus bertambah.

"Masyarakat yang terdampak tentunya membutuhkan kepastian," kata dia.