Kabinet Prabowo Penuh Tanda Tanya: Eros Djarot Kritik Pedas Pilihan Menteri

SuaraJakarta.id - Politikus senior Eros Djarot kembali menyoroti sejumlah isu krusial dalam kancah politik nasional, khususnya terkait dinamika Kabinet Prabowo Subianto.

Dengan nada kritis, Eros mempertanyakan efektivitas pergantian menteri dan menuntut kejelasan atas skandal yang masih menggantung, sembari mengingat kembali isu-isu sebelumnya seperti kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Misteri Judi Online

Pencopotan Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi, menurut Eros Djarot, hanyalah permukaan dari masalah yang lebih dalam.

Meski banyak pihak mengharapkan pergantian tersebut, Eros menegaskan bahwa inti permasalahannya – skandal judi online (judol) – masih belum tersentuh.

“Mengganti Budi Arie itukan memang satu hal yang juga banyak diharapkan ya. Tapi kan bukan itu permasalahan intinya,” ujar Eros, dikutip dari youtube Abraham Samad, Senin (22/9/25).

“Judi onlinenya ini siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya lagi.

Eros menekankan bahwa kasus judi online masih mengambang, tanpa kejelasan mengenai pergerakan uang dan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkannya.

Baginya, pergantian menteri saja tidak cukup; harus ada akuntabilitas serius dari pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga: Menteri Purbaya Menduga Kini Para Dirut Bank Pusing Untuk Menyalurkan Dana Rp 200 Triliun

“Uangnya gimana, ngrusaknya sejauh mana, inikan itu sebenarnya,” sebutnya.

“Bukan hanya sekedar mengganti,” tambah Eros, menggarisbawahi perlunya penyelesaian tuntas ketimbang hanya formalitas reshuffle.

Tanda Tanya di Balik Pilihan Prabowo

Pandangan kritis Eros Djarot tidak berhenti pada isu judi online.

Ia juga mengamati perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo baru-baru ini dengan penuh tanda tanya.

Menurutnya, banyak figur baru yang dipilih Presiden Prabowo justru menimbulkan kejanggalan.

“Pergantian kabinetnya ini menarik untuk diamati. Budi Arie dicopot, eh malah ada satu lagi yang masuk. Itu juga jadi pertanyaan,” ujarnya.

“Contohnya KSP juga ada perubahan, ini satu hal yang menarik untuk jadi pertanyaan,” sambungnya.

Pentingnya rekam jejak seseorang sebelum menduduki jabatan penting dalam pemerintahan menjadi poin utama kritik Eros.

Ia mengungkapkan rasa penasarannya terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo, yang seolah menciptakan teka-teki baru.

“Sebetulnya apa sih yang diinginkan mas Prabowo ini? Mau menyelesaikan masalah, atau justru kritik masalah lagi,” tegasnya, menyiratkan adanya keraguan terhadap agenda yang sebenarnya.

Kilasan Isu Lama: Ijazah Gibran dan 'Poros Solo

Eros Djarot juga tidak melupakan isu-isu yang pernah ia soroti sebelumnya, termasuk desakannya agar Presiden Prabowo tidak melanjutkan tradisi ‘Poros Solo’, yang dianggapnya sebagai simbol dominasi politik keluarga Jokowi.

Ia secara khusus menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin terpojokkan oleh pertanyaan seputar ijazahnya.

Menurut Eros, ketidakjelasan ijazah Gibran berpotensi merusak legitimasi kepemimpinan nasional.

“Mas Gibran tampil dong, ini ijazah saya. Nah kalau enggak, berarti memang enggak punya ijazah. Kalau enggak ya mundurlah. Masih muda toh, daripada nanti diblejeti semua, lebih baik mundur,” ujar Eros, mendesak Gibran untuk bersikap transparan.

Meskipun Gibran pernah menunjukkan ijazah Strata 1 (S1) miliknya dari University of Bradford, Inggris, saat masih menjabat Wali Kota Solo, prosesnya kala itu memicu perdebatan.

“Ini tak bawa ya tapi jangan direkam. Ojo (jangan) direkam, jangan direkam, mesakke wong tuwo wis nyekolahke (kasihan orang tua yang sudah menyekolahkan),” ujar Gibran.

Ijazah yang ditunjukkan tersebut mencantumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai lulusan Bachelor of Science bidang Marketing.

Selain itu, terdapat surat keputusan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristekdikti yang menyatakan hasil penilaian kesetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka, dan bahwa gelar tersebut diberikan oleh University of Bradford.

Namun, bagi Eros Djarot, kejelasan dan transparansi penuh tetap menjadi tuntutan yang belum sepenuhnya terjawab dalam memori publik.

Kontributor : Kanita