BRIN Ungkap Sederet Faktor Penyebab Tingginya Angka Kehamilan Tak Diinginkan di Jawa-Bali

SuaraJakarta.id - Wilayah Jawa-Bali secara mengejutkan menjadi penyumbang tertinggi kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Indonesia, dengan angka mencapai 59,9 persen dari total kasus nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa fenomena ini disebabkan oleh kombinasi kompleks faktor sosial-ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yuly Astuti, menjelaskan bahwa tingginya angka di kawasan ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal.

Menurutnya, berbagai variabel saling terkait menjadi pemicu utama mengapa banyak perempuan di Jawa-Bali mengalami kehamilan yang tidak direncanakan.

“Faktor yang berpengaruh antara lain usia ibu, status pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah anak, penggunaan KB, akses informasi KB, tempat tinggal, dan kepemilikan asuransi kesehatan,” ujar Yuly dalam sebuah workshop di Jakarta, Senin (27/10).

Secara spesifik, keterbatasan akses terhadap informasi keluarga berencana (KB) yang berkualitas, rendahnya tingkat pendidikan, serta tantangan ekonomi yang memengaruhi status pekerjaan ibu menjadi beberapa akar masalah utama.

Kondisi ini membuat perempuan kesulitan mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksinya.

Meskipun program KB telah lama digalakkan, temuan BRIN mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam implementasinya di lapangan, terutama di wilayah padat seperti Jawa dan Bali.

Lebih lanjut, Yuly menegaskan bahwa KTD bukanlah isu sepele karena membawa risiko kesehatan yang serius, mulai dari komplikasi kehamilan, persalinan berisiko, hingga kematian ibu dan bayi.

Baca Juga: Drama Ridwan Kamil Dan Lisa Mariana Berlanjut: Mediasi Digelar Setelah Hasil Tes DNA Diumumkan

Untuk mengatasi masalah ini, BRIN merekomendasikan tiga langkah strategis yang harus segera diambil.

“Rekomendasi kami yaitu perluasan akses dan kualitas informasi KB, peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan sosialisasi KB yang sensitif budaya,” kata Yuly.

Pemerintah daerah di Jawa-Bali didesak untuk menjadikan temuan ini sebagai peringatan serius dan segera memperkuat program edukasi serta layanan kesehatan reproduksi agar dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan masih tingginya angka KTD, upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai mendesak untuk menekan angka kehamilan tidak diinginkan dan meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia,” pungkasnya.