Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda

SuaraJakarta.id - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik. Sejumlah anggota DPR dan kelompok masyarakat mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen. Namun, munculnya usulan politik tidak serta-merta berarti seorang wakil presiden dapat langsung diberhentikan dari jabatannya.

Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujar Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut parlemen belum mengambil sikap resmi. Pembahasan masih berada dalam tahap komunikasi politik dan menunggu perkembangan di masa persidangan.

Wacana tersebut berkembang setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya. Meski demikian, perkembangan putusan pengadilan tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden.

Peristiwa ini mengingatkan publik pada sejarah pemberhentian dua presiden Indonesia, yakni Soekarno dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya pernah kehilangan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir. Namun, mekanisme yang digunakan saat itu berbeda dengan sistem pemakzulan yang berlaku sekarang.

Soekarno diberhentikan pada 1967

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kehilangan kekuasaan pemerintahan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Ketetapan yang ditetapkan pada 12 Maret 1967 tersebut berjudul Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Melalui keputusan itu, kekuasaan pemerintahan negara dicabut dari Soekarno dan Jenderal Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden.

Baca Juga: Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Keputusan tersebut berlangsung dalam situasi politik yang sangat berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan perubahan kekuatan politik nasional.

Pada masa itu, konstitusi belum mengalami empat kali amendemen seperti yang dilakukan pada 1999 hingga 2002. Mahkamah Konstitusi juga belum terbentuk sehingga tidak ada mekanisme pemeriksaan pendapat DPR oleh MK seperti yang berlaku sekarang.

Dengan demikian, pemberhentian Soekarno tidak dapat disamakan begitu saja dengan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 saat ini.

Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR

Peristiwa serupa terjadi pada masa pemerintahan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur melalui Sidang Istimewa. Keputusan tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Sebelum pemberhentian itu, hubungan Gus Dur dengan DPR dan MPR mengalami konflik politik yang semakin tajam. Persoalan tersebut berkaitan dengan proses memorandum DPR, pertanggungjawaban presiden, serta penerbitan Maklumat Presiden pada 23 Juli 2001 yang antara lain berisi pembekuan DPR dan MPR.

Gus Dur menolak menghadiri Sidang Istimewa untuk menyampaikan pertanggungjawaban. MPR kemudian memutuskan memberhentikannya dari jabatan presiden. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri selanjutnya menggantikan Gus Dur sebagai presiden, sedangkan Hamzah Haz terpilih menjadi wakil presiden.

Namun, pemberhentian Gus Dur juga terjadi sebelum perubahan UUD 1945 selesai dilakukan. Saat itu, kedudukan presiden dan mekanisme pertanggungjawabannya masih berada dalam kerangka ketatanegaraan sebelum amendemen konstitusi.

Apa yang berbeda dengan mekanisme pemakzulan Gibran?

Perbedaan mendasar terletak pada aturan konstitusi yang berlaku sekarang. Setelah empat kali amendemen UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur lebih ketat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A menyebut presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Artinya, perbedaan pendapat politik, desakan publik, atau kontroversi semata tidak otomatis menjadi dasar pemberhentian. Harus ada dasar konstitusional yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang harus dilalui.

Pertama, DPR harus menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan. Pendapat tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Kedua, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan.

Ketiga, apabila MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.

Keputusan pemberhentian di MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan demikian, DPR tidak dapat langsung memberhentikan Gibran hanya berdasarkan keputusan politik. Ada proses konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.

Putusan pengadilan tidak otomatis berarti pemakzulan

Dalam konteks Gibran, persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu latar belakang berkembangnya tuntutan politik. Namun, penting membedakan antara putusan pengadilan mengenai suatu dokumen dan terpenuhinya alasan konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden.

Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda. Untuk sampai pada proses pemberhentian, DPR harus menilai apakah terdapat dasar yang sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945. Penilaian tersebut selanjutnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang berkembang di DPR belum dapat disebut sebagai keputusan pemakzulan. Usulan tersebut merupakan bagian dari proses politik dan parlemen yang masih harus mengikuti aturan.

Ada pula perkembangan penting terkait sejarah Soekarno dan Gus Dur. Pada September 2024, pimpinan MPR menegaskan bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam kerangka peninjauan status hukum ketetapan MPRS dan MPR.

Penegasan tersebut berkaitan dengan status hukum ketetapan, bukan berarti peristiwa sejarah pemberhentian kedua presiden tersebut tidak pernah terjadi.

Sejarah Soekarno dan Gus Dur memperlihatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pergantian kepemimpinan melalui keputusan lembaga negara dalam situasi politik yang berbeda. Sementara itu, konstitusi hasil amendemen memberikan prosedur yang lebih terperinci untuk memastikan pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana DPR menindaklanjuti usulan terkait Gibran. Apakah aspirasi tersebut akan berlanjut menjadi proses konstitusional atau berhenti pada dinamika politik parlemen, jawabannya bergantung pada tahapan dan persyaratan hukum yang berlaku.